Susun DPHP tingkat Kelurahan/Desa, Pengawas Ad Hoc Diminta Siapkan Data Hasil Pengawasan Coklit
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan para Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk menyiapkan data hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam rapat penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kelurahan/ desa. Penyusunan DPHP tingkat desa harus sesuai dengan aturan perundang undangan serta datanya harus valid.

Bagja Imbau Pimpinan Bawaslu Daerah Harus Kompak Bersinergi dengan Sekretariat
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bersinergi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024. Hal ini, kata dia, guna mendorong administrasi dan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lolly Minta Bawaslu Jawa Barat Mempedomani Peta Kerawanan Jelang Pemilihan 2024
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap dengan adanya pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 yang telah diluncurkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menjadi acuan yang bisa dipedomani oleh penyelenggara pemilu, masyarakat, aparat dan peserta pemilu.

Lolly Ingin Warga Kecamatan Pasirjambu Jadi Contoh Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bandung
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingin warga di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jadi contoh pengawasan partisipatif. Sebab, antusias masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan cukup tinggi.

Rakor Panwascam Mondoinding, Herwyn: Ancaman Penggunaan Teknologi Canggih pada Pemilihan Serentak 2024
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Minahasa Selatan , Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan disinformasi dan missinformasi menggunakan teknologi yang canggih menjadi tantangan di daerah.

Herwyn Minta Jajaran Pengawas Adhoc Pastikan Data Pemilih Sesuai Syarat
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Kotamobagu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn meminta jajaran pengawas adhoc untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kategori dan syarat yang berlaku. Sehingga pemilih bisa menggunakan hak suaranya pada pemilihan 2024.

Prinsip Kehatian-hatian, Puadi Minta Pengawas Pemilu Punya Bukti Kuat Tangani Temuan Pelanggaran
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024. Salah satunya adalah dengan memastikan memiliki bukti yang kuat saat menindaklanjuti dugaan penanganan pelanggaran.

Bawaslu Lantik Irtama dan Empat Kasek DOB Papua
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Lolly Instruksikan Jajaran Bawaslu Publikasi Kerja-Kerja Pengawasan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui peran Bawaslu dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Herwyn Minta Data Dana Hibah yang Disampaikan Lengkap dan Apa Adanya
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bawaslu dan KPU akan Rakor Bersama Perdana Samakan Perspektif Penafsiran Undang-undang
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya. Hal ini ditujukan untuk keberlangsungan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Diskusi Dengan Penjabat Gubernur Aceh, Bawaslu Pastikan Pemilihan Serentak Berjalan Lancar
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Lolly Suhenty melakukan diskusi dengan Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah. Pertemuan kedua belah pihak dilaukan untuk membahas kesiapan penyelenggara dan pemerintah daerah dalam upaya menggelar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Provinsi Aceh.

Jaga Kedaulatan Rakyat, Puadi Minta Pelanggaran Pemilihan Ditangani Profesional
Ditulis oleh : Baini Taslihudin pada :

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia menegaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Totok Tekankan Bawaslu Karangasem Harus Berani Tegakkan Aturan Jika Ada yang Melanggar
Ditulis oleh : irwan pada :

Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan kepada pengawas pemilu di Karangasem dan Klungkung, Provinsi Bali untuk berani menegakkan kebenaran dari hal-hal yang melanggar aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Namun kata Totok, hal tersebut tentu harus ada bukti kuat kalau adanya aturan yang dilanggar.

Melalui Simulasi, Totok Harap Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Daerah Meningkat
Ditulis oleh : irwan pada :

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini pengawas pemilu dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait penerimaan permohonan dan registrasi penyelesaian sengketa proses. Hal ini penting mengingat tahapan Pemilihan 2024 telah berjalan.