Bawaslu Putuskan KPU Subang dan KPU NTB Tak Melanggar

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU Kabupaten Subang dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak melanggar adminitrasi pemilu. Sidang pembacaan putusan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Kamis (13/6/2019) dengan Ketua Majelis Abhan dan didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya, yakni: Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin dan Ratna Dewi Pettalolo.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat membacakan isi putusan mengungkapkan, proses rekapitulasi KPU Kabupaten Subang telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Subang yakni tidak cukupnya bukti.

"KPU Subang telah melakukan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pemilu," sebutnya.

Putusan ini merupakan hasil dari laporan Nomor 07/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Pelapor adalah Yomanius Untung selaku calon legislatif (caleg) DPRD Jawa Barat (Jabar) dari daerah pemilihan Jabar XI. Yomanius diwakili oleh Rangga Prayogi selaku kuasa hukum. Sedangkan pihak terlapor dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Subang.

Baca berita sebelumnya:

• Bawaslu Periksa Dugaan Penggelembungan Suara Pileg di Subang dan NTB
• Bawaslu Dengarkan Keterangan Saksi Dugaan Penggelembungan Suara di NTB dan Subang

Selanjutnya, Anggota Majelis Mochammad Afifuddin melanjutkan sidang dengan membacakan putusan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor 09/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Pelapor Fatahilla Ramli merupakan caleg dari Partai Golkar yang melaporkan KPU Provinsi NTB atas adanya pelanggaran administrasi penggelembungan suara.

Baca juga: Bawaslu Putuskan Dua PPK di Brebes Terbukti Melanggar

Afif menyatakan, KPU Provinsi NTB telah melakukan proses rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia bilang, dalam fakta persidangan, KPU NTB telah membuktikan memberikan salinan form rekapitulasi kepada para saksi di semua tingkatan.

"Tindakan KPU NTB dalam melakukan rekapitulasi perolehan hasil telah sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme," sebut lelaki yang menjabat sebagai Koordinator Divisis Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini.

Editor: Ranap Tumpal HS

Tonton video lengkapnya di sini.