• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Minta Riset Khusus Evaluasi Tingginya Pelanggaran di Suatu Wilayah

Anggota Bawaslu Mochmmad Afifuddin (kedua dari kiri) dan Ratna Dewi Pettalolo (ketiga dari kiri) saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Desain Riset Evaluasi Pilkada Serentak di Jakarta, Jumat 31 Januari 2020/Foto: Humas Bawaslu RI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai, perlu adanya riset khusus tentang evaluasi tingginya pelanggaran  di suatu wilayah yang berulang saat pelaksanaan pilkada lalu. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan guna mencari solusi dalam menekan angka pelanggaran pemilu dan pilkada tak terulang kembali di daerah tersebut.

Dewi mengaku salah satu  wilayah yaitu Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak pernah turun angka pelanggarannya. Karena itu, dirinya memandang perlu pengembangan riset terhadap wilayah-wilayah yang terindikasi tinggi pelanggaran. "Perlu ada penelitian khusus kenapa angka pelanggaran pada pemilu atau pilkada di Sulsel selalu tinggi. Apa kerja penyelenggara sangat baik atau perilaku masyarakat di sana kecenderungannya melakukan pelanggaran?," tutur Dewi di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Entry Meeting LKKL 2019, Bawaslu Siap Diaudit BPK 

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menambahkan, Bawaslu perlu lebih berinovasi dalam melakukan riset. Dia berharap melalui penelitian yang ada bisa mendorong masyarakat tidak melakukan pelanggaran lagi.

Berdasarkan data dari pemilihan tahun ke tahun, Afif menemukan angka laporan lebih tinggi dibandingkan temuan. Hal ini berarti tugas Bawaslu dalam menindak dan mencegah pelanggaran bisa lebih maksimal. "Maka sejatinya partisipasi belum beririsan dan kesesuaian dengan partisipasi warga, untuk berani melaporkan potensi dugaan pelanggaran," ungkap Afif.

Baca juga: Bagja Minta Bawaslu Kabupaten/Kota Pahami Prosedur SIPS, Mediasi, dan Adjudikasi 

Afif berharap keragaman pelanggaran pemilihan ini, dapat dianalisis dan diteliti lebih jauh agar demokrasi bisa tetap terjaga. "Ini sebagai pemantik jelang riset atau pengujian yang akan dilakukan, kiranya dapat berlangsung baik," pesannya.

Berdasarkan data Bawaslu, pada Pemilu 2015 diterima 2.757 laporan dan menjaring 2.500 temuan. Lalu, setelah Pilkada 2017 perubahannya signifikan dengan 5.800 temuan dan 2.500 laporan. Kinerja Bawaslu semakin terlihat pada Pemilu 2019 dengan 18.900 temuan dan hanya terdapat 4.500 laporan.

Editor: Ranap THS

Fotografer: Reyn Gloria

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu