Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) lebih sempurna dalam gelaran Pilkada Serentak 2020. Karena itu, dia menegaskan, kelemahan SIPS yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang pada pilkada yang berlangsung 23 September tahun depan.
"SIPS ini berbeda dengan yang kemarin. Meskipun prinsipnya sama, tetapi dalam akses dan konten harus lebih baik lagi," katanya saat menjadi narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba dan Simulasi SIPS, Jumat (22/11/2019) di Jakarta.
Bercermin pemanfaatan SIPS pada Pemilu 2019, Bagja menilai, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, dirinya memaklumi jika SIPS pada Pemilu 2019 memiliki keterbatasan waktu dalam pembuatannya sehingga menemui beberapa kendala teknis.
"Kemarin banyak terhenti di sistem kita yang kurang baik. Walaupun (Bawaslu) mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi, tetapi kalau SIPS ini ada yang janggal tentu harus jadi PR (pekerjaan rumah) utama kita," ujar lelaki yang menjabat Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu tersebut.
Meski demikain, pemantapan SIPS diharapkannya tidak hanya menjadi isu utama bagi Bawaslu pusat. Dia pun mengharapkan Bawaslu daerah pun turut siap dalam memanfaatkan SIPS dalam menyongsong Pilkada 2020.
"Bawaslu kabupaten/kota juga harus sudah mendapat situs SIPS masing-masing. Kami berharap teman-teman teknis yang hadir bisa menyerap apa yang diberikan di FGD ini," jelas Bagja.
Ke depan, Bagja berharap SIPS tidak hanya dapat memberikan kemudahan bagi siapa pun untuk mencari keadilan Pilkada 2020. Lebih dari itu, dia ingin SIPS bisa menjadi angin segar bagi Bawaslu dan menunjukkan eksistensi lembaga kepada masyarakat.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Bhakti Satrio Wicaksono
 |
 |
Webmail
