• English
  • Bahasa Indonesia

Abhan Tegaskan Panwascam Sulbar Harus Bisa Menjadi Pemecah Masalah

Ketua Bawaslu Abhan memberikan sambutan dan arahan kepada Panwascam di wilayah Sulbar yang akan menggelar Pemilihan Bupati Tahun 2020. Foto : Humas Bawaslu RI

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan menegaskan kepada jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Provinsi Sulawesi Barat agar menjadi penyelesai masalah bukan justru menjadi pembuat masalah. Untuk itu, maka Panwascam diminta untuk menguasai seluruh aspek-aspek dasar pengawasan.

Dia memberikan contoh, seperti adanya perbedaan dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Dikatakan Abhan, Pemilu 2019 memiliki waktu penanganan pelanggaran lebih banyak dengan jumlah tujuh plus tujuh hari. Sedangkan di Pilkada 2020, karena mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka waktunya hanya tiga plus dua hari.

Meski terkesan sederhana, namun Abhan menekankan hal ini harus dikuasi oleh pengawas yang akan melaksanakan pilkada tahun ini. Tidak hanya itu, dia juga menyoroti jajaran Ad hoc di tingkat TPS yang menurutnya juga harus ditingkatkan kapasitas kemampuannya.

"Perlu diakui, jajaran yang paling punya peran besar ada di tingkat TPS yaitu Pengawas TPS. Baik tidaknya kapasitas mereka akan sangat memberikan pengaruh yang besar. Kalau mereka baik, maka pemilihan akan berjalan lancar. Kalau mereka tidak baik atau tidak tahu kerjanya maka akan menimbulkan masalah," katanya saat membuka kegiatan Rakor Peningkatan Kapasitas SDM di Mamuju Sulawesi Barat, Sabtu (7/3/2020).

Abhan menyatakan, hal tersebut menjadi penting karena jajaran Pengawas TPS memiliki peran yang sentral saat pencoblosan. "Misalnya yang menentukan sah atau tidaknya surat suara yang sudah di coblos itu pengawas TPS. Kalau dia bilang tidak sah maka dianggap tidak sah. Maka kalau teman-teman tidak menguasai dasar-dasarnya, maka bisa bikin runyam," jelas Anggota Bawaslu Kelahiran tahun 1968 itu.

Dia menegaskan, jajaran Ad hhoc merupakan tulang punggung dalam Pilkada 2020 sehingga harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai komitmen, kapasitas, dan integritas yang baik.

"Jajaran Ad hoc akan menjadi tulang punggung kami. Ini tanggung jawabnya besar harus dari orang-orang yang punya komitmen, kapasitas, dan integritas. Pada Pemilu 2019 jajaran Ad hoc mendapatkan apresiasi, eksistensinya diakui. Mereka mengawasi segala hal karena memang benar tugas kita mengawasi," tuntasnya.

Sebagai informasi, Provinsi Sulbar akan menggelar Pemilihan Bupati (Pilbup) di empat wilayah pada tahun 2020. Empat kabupaten tersebut antara lain Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.

Editor : Jaa Pradana
Fotografer : Bhakti Satrio

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu