• English
  • Bahasa Indonesia

Abhan: Pemilu Jadi Pemersatu Masyarakat, Bukan Pecah Belah

Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi pembicara dalam diskusi Evaluasi Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Nilai-Nilai Pancasila, di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019/Foto: Hendi Purnawan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, setiap pemilu seharusnya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam semangat persatuan, bukan menjadi memecah belah persatuan bangsa.

Pernyataan Abhan tersebut didasari oleh fenomena berbagai aksi demonstrasi berlabel agama, dugaan makar, kekerasan kelompok intoleran hingga kejahatan terorisme. Ancaman disintegrasi bangsa menurutnya menjadi nyata dan tidak dapat dipandang sebelah mata karena bisa berdampak luas menjadi pembelahan dalam masyarakat.

‘’Isu primordialisme dan politik identitas mudah direproduksi menjadi gerakan populisme yang memecah-belah masyarakat ke dalam pengkubuan politik dan kepentingan kelompok,’’ ucapnya dalam diskusi Evaluasi Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Nilai-Nilai Pancasila, di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Fritz: Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Bangun Kesadaran Masyarakat

Abhan menambahkan, fenomena menguatnya politik massa mempunyai daya tarik dan daya tawar sangat kuat. Baginya, ada upaya untuk membawa suara masssa tersebut melawan suara rakyat dalam sistem demokrasi representatif yang konstitusional.

Dalam arus politik massa itu, sambung Abhan, ada tren menguatnya primordialisme dan sektarianisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ditambah lagi kondisi politik semakin parah karena partai politik (parpol) menurutnya sebagai pilar utama demokrasi bagai gagal menjadi tulang punggung berlangsungnya proses demokratisasi yang maju dan beradab di masyarakat.

Abhan menilai, politik elektoral yang dijalankan parpol selama ini belum mampu menjawab kebutuhan yang memadai dalam pendidikan politik dan penyaluran aspirasi masyarakat. Jika tidak ditangani secara baik, dia percaya, kondisi publik yang lebih memilih jalan politik massa ketimbang jalan politik elektoral.

‘’Ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan pasti akan merugikan NKRI dalam jangka panjang akibat stabilitas politik yang terus terganggu oleh gejolak-gejolak politik,’’ terangnya.

Editor: Ranap Tumpal HS

Fotografer: Hendi Purnawan

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu