Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, persoalan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) yang terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota bisa selesai ditandatangani sebelum tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai, yakni pada 26 Oktober 2019. Hal ini baginya agar Bawaslu tidak terlambat mengawasi tahapan pilkada.
"Kami telah berkoordinasi dengan Kemendagri (kementerian dalam neger) dan pemda (pemerintah daerah) untuk mendorong agar persoalan ini ada titik temu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai," ungkapnya usai menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Prodi (Program Studi) Ilmu Politik di Universitas Sumatra Utara, Medan, Selasa (22/10/2019).
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu ini memaparkan, saat ini sekitar 50 Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih menghadapi persoalan NPHD. Menurutnya, ada pemda yang tidak memiliki anggaran, ada juga pemda yang anggarannya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Untuk itu, Abhan meminta jajarannya menjalin koordinasi dengan pemda di daerahnya masing-masing.
"Anggaran tidak perlu berlebih yang penting cukup akan kami terima. Supaya bisa menjalankan tugas-tugas fungsi pengawasan," ungkapnya.
Abhan memastikan wewenang Bawaslu dalam pesta demokrasi yang berlangsung di 270 daerah ini tidak jauh berbeda dengan wewenang dalam Pemilu 2019 lalu. Meski ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Dalam Permendagri Nomor 54 sudah disebut Bawaslu bukan panwaslu. Jadi pengawasan tetap sama," tutupnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
