Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengawasi langsung pelaksanaan tes kemampuan bidang (TKB) sama perlakuannya dengan tes yang pertama yakni Tes Kemampuan Dasar (TKD). Menurutnya, sifatnya juga sangat objektif dan tidak ada intervensi apapun untuk mempengaruhi hasil.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu RI diberi pendidikan Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Pola diklat prajabatan pola baru ini mulai diterapkan di Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Semplak, Bogor, Jawa Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pelaksanaan Pemilu 2014 (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) sudah usai. Banyak pihak yang memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu, baik positif atau negatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan hasil Pengawasannya kepada publik, di Jakarta, Rabu (10/12). Dalam paparannya, Bawaslu menyampaikannya dalam rangka ingin mendapat masukkan dari masyarakat untuk perbaikan pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Semangat penerapan pemilihan umum secara elektronik (e-voting) masih terus diperdebatkan. Meski cukup mempermudah proses pemilu, namun pengkajian secara mendalam dan menyeluruh terkait peralihan proses pemilihan masih perlu diperkuat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan peserta pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary cime). Sebab, persoalan pemilu merupakan konteks perebutan kekuasaan yang bermuara pada korupsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu RI Nasrullah berharap agar peran lembaga ini dalam penegakan pidana pemilu diperkuat. Hal ini dimaksudkan agar Bawaslu di satu sisi bisa bermetamorfosis menjadi lembaga peradilan pemilu yang sifatnya permanen.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.
Namun, diyakini kedua sistem ini tidak akan maksimal dijalankan jika partai politik (parpol) di Indonesia tidak berubah. Disfungsi parpol yang selama ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.
Namun, diyakini kedua sistem ini tidak akan maksimal dijalankan jika partai politik (parpol) di Indonesia tidak berubah. Disfungsi parpol yang selama ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Keberhasilan penyelenggaraan pemilu kada di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja para penyelengara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu Kada untuk pemilihan Bupati dan Walikota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peran Pengawas Pemilu sudah mulai dirasakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 silam. Kiprahnya, ditunggu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang. Namun, apakah perlu ada perbaikan terhadap lembaga pengawas pemilu ke depan?
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan sudah saatnya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat kewenangannya untuk dapat mengeksekusi atau menjatuhkan sanksi dalam pelanggaran pemilihan umum. Selama ini peran dan kewenangan Bawaslu hanya bersifat rekomendasi ke pihak-pihak terkait bila ditemukan pelanggaran pemilu sehingga dinilai belum efektif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai bentuk penghargaan atas peran nyata masyarakat dalam mendukung pewujudan Pemilu yang demokratis, Bawaslu menyelenggarakan Penganugerahan Bawaslu Award 2014. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeringkatan melalui kuesioner yang dibagikan kepada Komisioner dan Tim Asistensi di 33 Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Indikator yang dipakai dalam penilaian antara lain, kompetensi, objektivitas, netralitas, serta integritas.
