Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan tata cara penggunaan aplikasi pencalonan perseorangan, partai politik dan gabungan partai politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pilkada serentak, terdapat klausul tambahan yang mengatakan bahwa selama badan peradilan khusus yang menangani Pilkada belum dibentuk, maka ini masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mungkin ini dasar kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung (MA), akan tetapi MK tidak berpendapat namun mempersilahkan kesepakatan yang terjadi, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Jakarta, Senin (4/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan Pilkada serentak tahun 2015 di Balai Kartini Jakarta, Senin, (4/5). Rakor ini dihadiri 269 kepala daerah dan ketua DPRD yang akan melaksanakan Pilkada serentak desember mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengungkapkan walaupun sejumlah pihak mengklaim bahwa potensi konflik dalam Pilkada cukup besar, namun i
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - KPU harus tetap menjamin pengurus partai di daerah tetap bisa mengikuti pemilihan kepala daerah, meskipun kepengurusan partai politik mereka di tingkat pusat terbelah. Sebab Dualisme kepengurusan parpol dii tingkat pusat, belum tentu memecah kepengurusan tingkat lokal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan pada bulan Desember 2015 memiliki kendala serius dalam soal anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah di 272 titik Penyelengara khusnya Bawaslu perlu menyiapkan srategi pengawasan untuk mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan. Untuk itu sebagai upaya pencegahan pelanggaran haruslah diantisipasi sedini mungkin dalam pelaksanaan pilkada 2015 nanti.
Padang, Badan Pengawas Pemilu - Rangkaian kegiatan Bawaslu RI dalam menghadapi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 mulai berjalan. Kali ini Bawaslu RI mengadakan kegiatan sosialisasi melalui tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran di kota Bukittinggi dan Kabupaten Tana datar Provinsi Sumatera Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diakomodasi dalam UU Pemilihan Kepala Daerah tentu merupakan kabar baik bagi Pengawas Pemilu dan menjadi kepanjangan tangan Pengawas Pemilu untuk memastikan tidak adanya kecurangan di masing-masing TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seleksi terbuka pejabat eselon II Bawaslu RI dan DKPP RI tahun 2015 dipastikan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keterlibatan dua lembaga negara tersebut dinilai penting untuk melacak transaksi keuangan dan latar belakang pekerjaan peserta seleksi terbuka Bawaslu RI dan DKPP RI.
Jakarta, Bawaslu
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap bisa dijerat sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendorong penegak hukum untuk memproses hukum pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Semarang, Bawaslu Jateng - H-1 menjelang penutupan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu Jateng kebanjiran pendaftar calon anggota Panwaslu. Sampai berita ini diturunkan, setidaknya sudah ada 86 orang yang berasal dari 5 kabupaten yang harus mengikuti Pilkada tambahan pada tahun 2015. Dari data yang ada, masing-masing pendaftar berasal dari kabupaten Grobogan 16 orang, kabupaten Demak 17 orang, Kabupaten Sragen 17 orang, Kabupaten Pekalongan 24 orang dan kabupaten Pemalang sebanyak 12 orang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI bersama 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan penguatan sumber daya manusia yaitu dengan membuka program studi strata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu, Rabu, (1/4). Program studi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan mulai dibuka pada tahun ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Komisi Yudisial (KY) turut menggandeng perguruan tinggi untuk mengawasi peradilan banding sengketa proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota (GBW). Hal itu untuk meminimalisir penyimpangan proses peradilan dan pengambilan putusan sengketa.