Jakarta, Badan Penagwas Pemilu - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sukri Aruman dan Arwan Syahroni melakukan kunjungan dan konsultasi ke kantor Bawaslu RI, Rabu, (7/10). Mereka ditemui langsung pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dan tenaga ahli Bawaslu, Saparuddin di ruang rapat lantai II.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia ingin memastikan agar program-program pemerintah seperti penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan saat pemilihan kepala daerah 2015 memasuki tahapan kampanye, tidak disalahgunakan oleh pejabat atau petahana untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai Dana Desa yang didesain untuk kepentingan masyarakat desa, dijadikan klaim keberhasilan ataupun sandera oleh petahana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1436 H, Bawaslu RI menggelar pemotongan hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran dan manifestasi teladan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. Sebanyak dua ekor sapi dan satu ekor kambing dipotong di halaman parkir Gedung Bawaslu, Jumat (25/9) siang.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia yang tergabung dalam Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Penyiaran Dalam Pilkada membahas penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui lembaga penyiaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan, penegakan hukum atas praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilakukan secara tegas. Bawaslu bahkan mendorong pemberian sanksi administrasi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilihan bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sistem Pemilu dan kepartaian dinilai memiliki dampak terhadap efektivitas sistem presidensial yang dianut. Sistem Pemilu yang tepat diharapkan dapat menghasilkan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dan muaranya adalah efektivitas sistem presidensial. Untuk membahas topik tersebut Bawaslu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Sistem Pemilu dan Kepartaian Dalam Kerangka Efektivitas Sistem Presidensial" di Ruang Rapat Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (29/9).
Palembang, Badan Pengawas Pemilu –Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015, jajaran pengawas pemilihan memiliki tugas dan wewenang dalam mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran.
Semarang, Bawaslu Jawa Tengah - Penetapan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) di 21 kabupaten/kota pada tanggal 1 sampai 2 oktober 2015 yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota dibayangi oleh dugaan permasalahan. Pemasalahan tersebut antara lain masih banyaknya pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, namun masih masuk dalam daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kedatangan ketua beserta anggota DPRD Gorontalo disambut baik Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak. Dalam kunjungannya, para legislator daerah ini bermaksud melakukan studi komparasi terkait pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam pencalonannya sebagai peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menggelar rapat penyusunan pedoman penggunaan aplikasi sistem informasi dan manajemen kepegawaian (SIMPEG) serta uji coba hak akses level bagi sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan sekretariat Bawaslu Provinsi, di Balai Diklat Keluarga Berencana Nasional (BDKBN) Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen menegakkan aturan netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada 2015 mendatang, yang ditandai dengan penekenan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara lima lembaga tersebut hari ini, Jumat (2/10), di Kantor Kemenpan RB, Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa lembaga untuk mengawasi netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). MoU antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemekpolhukam) itu diharapkan dapat mendorong efektivitas penegakan hukum bagi PNS yang terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Nasrullah mengungkapkan program dana desa, berpotensi dimanfaatkan oleh calon kepala daerah. Bawaslu menduga keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi disejumlah daerah, terkait dengan kepentingan pemenangan dalam pilkada yang dilakukan oleh petahana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Partisipasi masyarakat memang dibutuhkan untuk mengawal pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada). Kehadiran Pilkada Watch, sebuah lembaga independen yang digagas oleh para aktivis, disambut baik Bawaslu dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
