Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan forum atas unsur Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI yang bertugas menangani tindak pidana pemilu, pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden, dan tindak pidana pemilihan, terus diaktifkan pasca penandatangan Keputusan Bersama di awal Oktober silam. Tim Sentra Gakkumdu yang ada di daerah terus dibekali dengan hal-hal yang berkaitan upaya penanganan pelanggaran Pemilu.

Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan mahasiswa sebagai kaum intelektual sekaligus sebagai pemilih pemula memiliki peran yang srategis dalam menentukan calon pemimpin kedepan terutama pada pilkada serentak tahun 2015. Tak hanya itu, mahasiswa menjadi barometer dan tolak ukur dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Kohati PB HMI) Jawa Barat mendorong agar pemilih perempuan dapat terlibat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Kohati PB HMI berharap pemilih perempuan memiliki peran strategis dalam proses demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bencana kabut asap di sejumlah daerah di tanah air akibat kebarakan hutan dan lahan mulai mengganggu tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember mendatang. Sedikitnya terdapat 48 kabupaten/kota di lima provinsi yang terkena dampak asap yang kian parah.

Sebarannya antara lain Kalimantan Tengah (Kalteng) 14 daerah, Sumatera Selatan (Sumsel) tujuh daerah, Riau Sembilan daerah, Kalimantan Barat (Kalbar) tujuh daerah, dan Jambi 11 daerah.

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menargetkan predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran tahun 2015. Hal ini disampaikan  Kepala Sekretariat Jawa Barat, Eliazar Barus, dalam pembukaan  Kerja (Raker) Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Kota di Hotel Horison Bandung, Senin (26/10).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menerima kunjungan International Foundation for Electoral Systems (IFES), Rabu (28/10). IFES menyambangi Thamrin 14 untuk membahas persoalan politik uang, pengelolaan keuangan partai politik dan kaitanya dengan pemilu di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memenuhi janjinya untuk menindak jajarannya yang terindikasi tidak netral atau “masuk angin”. Lewat Pimpinannya, Nasrullah, Bawaslu berencana melaporkan Panwas Kota Manado ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam PKPU Pilkada untuk pasangan calon tunggal menetapkan model surat suara dengan gambar dan akan digunakan dalam Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. “Tentang surat suara sudah kami tetapkan dengan gambar,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Selasa (20/10).

Samarinda, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengingatkan pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2015 tidak membodohi rakyat dengan melegalkan politik uang. Dia meminta pasangan calon melakukan proses pembelajaran politik kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pilkada bisa dilakukan dengan demokratis dan bermartabat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Maraknya media massa daring (dalam jaringan) atau online di Indonesia menyebabkan media ini turut menjadi sarana bagi peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) 2015 untuk berkampanye. Sebagaimana di Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, media massa ini termasuk ke dalam media massa elektronik yang tetap harus menaati rambu-rambu pemberitaan yang sudah diatur.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa dari  hasil analisanya, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah terindikasi kurang akurat dalam hal data pemilihnya, karena terjadi inkosistensi perubahan daftar pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) aktif mengkroscek ke delapan instansi pemerintahan dimana jajarannya ada yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, namun belum menyerahkan SK dari pimpinan masing-masing. Kedelapan instansi tersebut yakni Kepolisian, TNI, PNS, pegawai BUMN, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memberikan kepastian hukum lebih kuat terkait calon kepala daerah yang belum memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari jabatannya untuk berkompetisi  dalam pilkada serentak 2015. Kepastian payung hukum itu penting untuk menjamin hak konstitusionalitas calon yang ingin bersaing dalam pesta demokrasi lokal tersebut.