Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serantak 2015 akan berdampak pada iklim politik yang lebih besar pada tataran lokal di tiap - tiap daerah. Menurutnya hal tersebut diakibatkan adanya arus besar yang melibatkan seluruh lapisan elit politik kelas menegah hingga tingatan akar rumput.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, serta Pemilihan kepala daerah yang terjadi di Indonesia merupakan Pemilu yang bisa dikatakan sebagai pemilu yang paling rumit dan kompleks di dunia. Kenapa dikatakan demikian? karena didalamnya terdapat limpahan uang yang banyak, selain itu pemain dan pelaku, serta pemilihnya juga banyak, dan kursi yang diperebutkan juga tidak kalah banyak.
SEMARANG, BAWASLU JATENG - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari 20 Kabupaten/Kota menyatakan akan melakukan kampanye damai melalui pendandatanganan deklarasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Peristiwa penandatangan tersebut terjadi dalam Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 pada Rabu 26 Agustus 2015 di Hotel Semesta Semarang.
Maros, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (27/8). Dalam inspeksi yang didampingi Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Azry Yusuf dan Fatmawati, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros dan Kepolisian Resor Maros itu Muhammad menemukan masih banyak alat peraga calon kepala daerah terpasang di beberapa titik di Kabupaten Maros.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Masih segar dalam ingatan kita, betapa tingginya dinamika pembahasan sistem pemilihan kepala daerah yang puncaknya terjadi saat pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong bagi penyandang disabilitas mempunyai hak politik dan akses yang sama dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hal ini diupayakan adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan hak politik untuk memilih dan dipilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dipertaruhkan dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Sudah banyak temuan Bawaslu di lapangan maupun laporan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan ASN dalam proses pencalonan di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Apresiasi terhadap IKP disampaikan oleh berbagai pihak, yang dianggap berhasil menyediakan peta kerawanan Pilkada sebagai acuan awal dalam mengambil kebijakan soal Pilkada ke depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Berdasarkan hasil indeks tersebut, lima provinsi menjadi provinsi paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yakni NTT, Kaltara, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam waktu dekat Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah akan diselenggarakan, namun beberapa hambatan/masalah yang muncul perlu menjadi perhatian bersama. Dari mulai masalah anggaran, persoalan daftar pemilih, rasa ketidakpuasan calon/pendukung karena tidak lolos verifikasi, netralitas birokrasi, terlibatnya pegawai negeri sipil (PNS), dan masih adanya calon tunggal di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah KPU menetapkan pasangan calon yang berhak maju di Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 pada 24 Agustus silam, Bawaslu mulai disibukkan dengan adanya temuan maupun laporan terkait sengketa pemilihan.
Tarakan, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015 di provinsi termuda di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (3/9). Rapat koordinasi diharapkan dapat meningkatkan sinergitas semua pemangku kepentingan untuk mengawal pilkada yang bersih, berintegritas dan damai.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang didukung dengan data informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi informasi terintegrasi, maka Bawaslu perlu mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Pilkada serentak tahun 2015 sudah memasuki tahapan kampanye sejak 28 Agustus dan akan berakhir hingga 6 Desember 2015 nanti. Bawaslu perlu memberi perhatian serius mengingat tahapan ini disinyalir paling banyak terjadi pelanggaran oleh peserta pilkada.
“Penanganan pelanggaran harus dilakukan secara cepat,” kata Nelson Simanjuntak dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Bogor, Jumat (5/9).
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Guna mendekatkan hadirnya kualitas pada proses dan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai Senin 7 September hingga Selasa 8 September esok akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.
