Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -Pilkada 2018 diprediksi akan menimbulkan persaingan yang ketat. Partai politik (parpol) diminta untuk bersaing secara sehat dengan tidak menghalalkan segala cara, salah satunya politik uang.
Menyikapi akan terjadinya politik uang, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, mengungkap praktik politik uang tidak mudah. Bawaslu perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejak Kamis (4/1/2018) hingga hari ini Jumat (5/1/2018) Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) menggelar mediasi sengketa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 antara tujuh partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu tahun 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam mediasi yang dilakukan secara satu per satu partai politik dengan KPU tersebut, tidak tercapai kata sepakat sehingga penyelesaian sengketa proses akan dilanjutkan dalam sidang adjudikasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan politik uang dan penggunaan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) adalah hal yang dikhawatirkan terjadi pada pemilihan-pemilihan mendatang. Karena itu yang menjadi salah satu konsentrasi Bawaslu saat ini adalah bagaimana membendung politik uang dan isu SARA.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menerima kunjungan perwakilan The Internasional Foundation For Electoral System (IFES) di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat, Rabu, (3/1/2018). Pertemuan mendiskusikan berbagai hal terkait pemilihan di Indonesia, termasuk munculnya penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam pemilihan kepala daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Abhan menerima audensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Papua, Yanin Wanimbo di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018). Maksud kedatangan Anggota DPD RI tersebut dalam rangka pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Puncak, Papua.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (1/1/2018) sore menyambangi Kantor DPP Partai Garuda di Jalan Kwitang Raya, Jakarta Pusat dalam rangka melakukan verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat (DPP) Partai Garuda.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tujuh partai politik yang tidak lolos dalam penelitian administrasi di KPU RI untuk Pemilu 2019 mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu, Jumat (29/12/17).
Ketujuh Parpol tersebut yakni Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bhineka Indonesia, Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia, Parta Indonesia Kerja (PIKA), dan Partai Rakyat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Salah satu kewenangan Bawaslu ialah mengawasi tahapan kampanye dan dana kampanye. Untuk itu, Bawaslu akan semaksimal mungkin mengawal, mengawasi, hingga menindak jika terdapat dana kampanye yang disalurkan kepada pasangan calon tidak sesuai dengan aturan perundangan.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka penguatan fungsi Bawaslu mencegah dan mengawasi pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu mendorong pengawasan Pengawasan Partisipatif. Salah satunya adalah dengan merangkul mahasiswa sebagaimitra potensialpengawas pemilu partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan terdapat tujuh partai politik yang tidak lolos penelitian administrasi dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual calon peserta Pemilu Tahun 2019. Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi tersebut diberikan ruang untuk mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Setelah menjalani proses mediasi Jumat (22/12/2017), permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan Partai Berkarya dan Partai Garudakepada badan Pengawas Pemilu pada hari Senin (18/12/2017) tercapai kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisi
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Republik Indonesia kembali mendapat apresiasi. Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12/2017), Bawaslu RI berhasil meraih peringkat keempat untuk kategori Lembaga Non Struktural.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu akan menggelar penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 melalui proses mediasi, mulai besok, Jumat (22/12/2017). Sebelumnya pada Senin (18/12/2017), Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa dari Partai Berkarya dan Partai Garuda dan harus diproses selama 12 hari kalender.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu mengawasi jalannya proses verifikasi faktual terhadap Partai Solidaritas Indonesia dan Perindo, Rabu (20/12/2017). Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mendatangi langsung Kantor DPP kedua partai tersebut bersama tim verifikasi dari KPU.
Dalam proses verifikasi, KPU melakukan pengecekan terhadap kepengurusan inti, keterwakilan perempuan, dan penggunaan kantor.
