Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan gambaran langkah Bawaslu ke depan terkait peran penting perempuan dalam ruang publik. Itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam diskusi yang diadakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Pattimura, Selasa (30/11/2021).
"Kami (Bawaslu) telah membuat beberapa program terkait peran perempuan dalam ruang publik," ujar Dewi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai pendekatan kearifan lokal sangat penting dalam meminimalisir konflik pemilu atau pemilihan (pilkada). Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi Peran Kearifan Lokal dalam Meminimalisir Konflik Pemilu bersama Fisipol Universitas PGRI Palangka Raya, Selasa (30/11/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menguatkan transparansi kelembagaan, Bawaslu melakukan penganugerahan keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2021 bagi Bawaslu Provinsi. Dari penilaian 'monitoring' dan evaluasi (monev) Bawaslu RI (pusat) kepada 34 provinsi terdapat 22 Bawaslu Provinsi menerima kategori informatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022, Senin (29/11/2021). Penyerahan ini dilakukan secara simbolis ke beberapa pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Bawaslu yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melalui virtual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawasi potensi pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan penjabat (pj) pada Pemilu Serentak 2024. Pasalnya kata Dewi akan ada 271 daerah yang dipimpin oleh penjabat sampai dengan Pemilihan 2024 untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis pada tahun 2022 dan 2023 yang terdiri dari 24 tingkat provinsi, 133 tingkat kabupaten, dan 114 tingkat kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menilai mediasi dalam penyelesaian sengketa di masa depan bisa dilakukan dengan mencampurkan pendekatan berbasis kearifan lokal dan perundang-undangan, terutama dalam penyelesaian sengketa antar-peserta.
Dia mengungkapkan bentuk penyelesaian sengketa antar-peserta dalam undang-undang (UU) tidak diatur secara rigid. Penyelesaian sengketa antar-peserta menurutnya tidak punya bentuk yang diwajibkan dalam UU.
Evalusi SKPP 2021, 10 Ribu Lebih Peserta SKPP Siap Awasi Pemilu dan Pilkada 2024
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tahun 2021 selesai digelar. Lebih dari 10 ribu almuni SKPP dasar, 1200 menengah, dan 204 SKPP lanjutan dinyatakan telah lulus. Hal ini membuah para lulusannya bakal siap mengawasi Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta aturan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) bisa lebih diperjelas. Menurutnya, dalam undang-undang (UU) Pemilihan Pemilihan, pelanggaran netralitas ASN bukan merupakan pelanggaran pemilu yang diatur secara jelas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Harimurti Wicaksono berharap tahun depan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sudah disosialisasikan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu melakukan uji coba Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor). Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan uji coba Sigaplapor merupakan bagian dari pengembangan sistem informasi yang berfokus penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pidana dalam kepemiluan. Nantinya, dalam rangka memudahkan, masyarakat bisa melakukan pelaporan dugaan pelanggaran secara online (dalam jaringan/daring).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menyoroti adanya perbedaan pengampu akreditasi pemantau pemilu dan pemilihan. Dalam rezim pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang undang untuk mengakreditasi pemantau, sedangkan dalam rezim pemilihan, giliran KPU yang mengakreditasi. Tak ayal, bagi Abhan, hal ini menjadi hal yang kontradiktif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menekankan untuk menjaga relasi antara Bawaslu dengan pemantau pemilu. Menurutnya, pemantau pemilu dapat menjadi indikator sehatnya iklim demokrasi dalam suatu daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu seluruh Indonesia untuk menyajikan data-data pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses yang akurat dan komperehensif kepada publik. Dia beralasan, publik berhak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) merupakan salah satu hal yang mempertahankan kredibilitas Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Menurutnya sistem tersebut memudahkan peserta maupun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait sengketa proses pemilu dan pemilihan (pilkada).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus melakukan upaya peningkatan pengembangan reformasi birokrasi dan zona integritas. Karena itu, sebanyak 17 Bawaslu Provinsi diundang dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Bawaslu untuk gelombang kedua setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta. Tahun ini, ada 21 unit kerja di daerah yang diusulkan sebagai zona integritas
