Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan – Bawaslu, KPU dan Komite I DPD RI membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 membolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, sesuai dengan tugas dan kewenangan, Bawaslu mengedepankan fungsi pencegahan dalam melakukan penindakan, apalagi hal tersebut terjadi di lingkungan tempat pendidikan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik 375 Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan PPPK di lingkungan Bawaslu. Dalam sambutannya, Ichsan menyampaikan untuk para terlantik harus segera bekerja setelah dilantik.
"Tolong segera menuju tugas masing-masing dan langsung bekerja. Kalau kita (Jajaran Bawaslu) amanah, saya yakin Indonesia ini akan makmur dan sejahtera. Jadi tujuan akhir dari pembangunan adalah keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat kita," tutur Ichsan dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pentingnya peran Polri dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Menurutnya polisi wanita (polwan) memegang peran sentral dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan (pilkada).
Kepri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad tegaskan akan mendukung Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024. Dia menuturkan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan sosialisi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mencegah terjadinya pelanggaran netralitasi ASN.
Kepulauan Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Menurutnya ASN menjadi sektor yang sangat penting dalam Pemilu 2024 karena berkaitan dengan pelayanan terhadap publik.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru terpilih, bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, bekerja tanpa ada misi apapun. Hal itu disampaikan Puadi saat membuka Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Batch 2, Senin (28/8/2023).
"Jalankan amanah dengan baik. Harus siap kerjakan tugas tanpa misi apapun. Lakukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu," kata Puadi.
Kepri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Dukungan Teknis La Bayoni mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu adalah bentuk dari Pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, netralitas ASN menjadi prinsip penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028 diharapkan bisa menjadi mediator yang andal dalam mengambil keputusan konflik antara peserta dan penyelenggara pemilu. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terlantik harus menjadi penengah karena memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk selesaikan konflik tingkat paling bawah dengan cara musyawarah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menindak pidana pemilu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan gerbang utama pelaporan dari masyarakat adalah Bawaslu. Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat yang kerap melaporkan pelanggaran pemilu kepada kepolisian.
"Tindak pidana pemilu tidak boleh dilaporkan selain kepada Bawaslu, sebab Bawaslu pintu pertama," ungkap Bagja dalam acara Sinergi Penegakan Hukum Terpadu Pidana Pemilu Guna Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Jujur dan Adil di Lemhanas RI, Jakarta, Senin (28/8/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menggelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia ke-III tahun 2023 di Jakarta, Senin (28/8/2023). Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tujuan dilaksanakannya debat tersebut dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa terutama dalam pemahaman penegakan hukum pemilu. Juga, akan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang peran dan fungsi Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar tidak ragu untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang melanggar aturan.
"Copot APK itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Itu sebagai salah satu simbol penegakkam hukum yang dilakukan Bawaslu," katanya saat menutup Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 di Pusat Pengembangan SDM (PPSDM) BNN, Kabupaten Bogor, Minggu (27/8/2023).
Makasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu menjadi ‘pintu masuk’ atas semua pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di Rakernas IV, yang diadakan PERADI SAI, Jumat (25/8/2023).
"Berdasarkan kerangka hukum UU Pemilu maupun UU Pemilihan, Bawaslu menjadi ‘pintu masuk’ atas semua pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," kata Bagja.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028. Dalam kesempatan ini, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar seluruh jajaran yang baru terlantik dapat menjaga integritas lembaga.
Sebab, Herwyn mengatakan pelatihan ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan pemilu menuju pengawasan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
“Anggota Bawaslu daerah yang terpilih baik itu petahana ataupun yang baru harus jaga marwah pengawas pemilu,” tutur Herwyn di Bogor, Rabu (23/8/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Anggota Bawaslu daerah terpilih pengampu Divisi Penyelesaian Sengketa menguasai dan menerapkan asas kepastian hukum dalam penegakkan sengketa proses pemilu.
"Di pemilu, segala prosedur itu pasti. Hanya satu yang belum pasti, hasil pemilu. Itulah yang harus teman-teman lakukan, kepastian hukum," kata Bagja saat membuka Rakernis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Gelombang I, Senin (22/8/2023).
