close× Call Us
close×

Berita

Bawaslu Dukung Kepeloporan Pemuda Awasi Pemilu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendukung upaya pelibatan dan kepeloporan pemuda terlibat dalam mewujudkan proses pemilu yang bersih dan berintegritas. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty merasa perlu meyakinkan kalangan muda untuk tak lagi apatis dan apolitis dalam ajang demokrasi gelaran setiap tahapan Pemilu 2024

Lolly menjelaskan tiga tantangan pelibatan kalangan muda terlibat aktif dalam proses pemilu. Tantangan pertama menurutnya, pemuda masih banyak merasa apatis dan apolitis sementara pemilu masih dianggap domain elit atau kelompok tua.

Beri Bimtek di Workshop Nasional Hanura, Bagja Jelaskan Perbandingan 'Gakkumdu' di Perbawaslu Baru
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan perbandingan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di era Perbawaslu 31/2018 dengan Perbawaslu 3/2023.

"Kalau Pemilu 2019 lalu Perbawaslunya berjudul 'Sentra Penegakkan Hukum Terpadu', di Pemilu 2024 namanya ditambah 'Pemilihan Umum'," kata Bagja saat memberikan bimbingan teknis dalam Workshop Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Hanura seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Bawaslu Harap Penyuluh Informasi Publik Berikan Informasi Kepemiluan yang Sahih
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Penyuluh Informasi Publik (PIP) bentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Agama dapat terlibat memberikan informasi kepemiluan yang sahih sekaligus terlibat menjadi bagian pengawasan partisipatif. Menurutnya pengawasan pemilu memiliki urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama.

Puadi Imbau Para Caleg Baru Pahami Aturan Main Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau para calon anggota legislatif (Caleg) yang baru berkontestasi pemilu serta para kader partai politik (parpol) baru untuk memahami aturan main Pemilu 2024, khususnya mengenai tahapan sosialisasi dan kampanye.

Dia menegaskan hal ini penting agar sosialisasi parpol itu tidak dimaknai dengan kampanye Pemilu 2024. Tahapan sosialisasi ini berlangsung sejak parpol peserta Pemilu 2024 ditetapkan KPU pada Desember 2022, sedangkan kampanye baru akan dimulai November 2023.

Komisi II DPR RI Setujui Rancangan Perbawaslu Pengawasan Pencalonan DPR dan DPRD
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengkonsultasikan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, dan Kemendagri. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Puadi, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, LOlly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.

Penyuluhan Hukum Pegawai ANRI, Bawaslu Sampaikan Pelanggaran Netralitas ASN Bisa Berdampak Pidana
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan dalam pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berdampak serta mengarah ke ranah pidana. Berkaca pada Pemilu 2019, ada kasus yang bahkan sudah secara inkrah telah diputus oleh pengadilan karena dampak dari pelanggaran netralitas ASN.

MoU dengan 38 Pemantau Pemilu, Bawaslu Harap Lahirkan Gagasan dan Terobosan Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 38 perwakikan lembaga pemantau nasional. MoU dihadiri oleh Anggota Bawaslu Totok Hariyono, Deputi Bidang Dukungan Teknis, La Bayoni, Kepala Biro Pengawasan Asmin Safari Lubis beserta jajaran di Jakarta pada Jumat malam (27/5/2023).

Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap, kedua belah pihak bisa menghasilkan gagasan brilian, terobosan luar biasa dalam rangka mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jika Akses Silon Bawaslu Masih Bermasalah, Pengawas Pemilu Diminta Jadikan Temuan Berjenjang
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas pemilu menjadikan temuan berjenjang jika akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pendaftaran DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan KPU kepada Bawaslu masih bermasalah.

"Harus berani dan jadikan temuan berjenjang jika SILON tidak terbuka," ungkap Bagja saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Manado, Jumat (26/5/2023).

Bawaslu Akan Rumuskan Alat Ukur Kinerja Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan evaluasi kinerja pengawas pemilu dari sampai tingkat kabupaten/kota. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan salah satu bentuk evaluasinya yaitu Bawaslu akan merumuskan alat ukur kinerja.

"Kedepan Bawaslu akan membuat alat ukur kinerja sebagai pengawas Pemilu," Ungkap Herwyn dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kota Sulawesi Utara, Jumat (26/5/2023).

Bawaslu Lakukan Upaya Pencegahan dan Pengawasan Melekat Calon Peserta Pemilu Bebas dari Narkoba
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berupaya melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran bagi peserta pemilu maupun pemilihan (pilkada) yang melanggar ketentuan penyalahgunaan narkotika. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan ada pengawasan melekat dalam proses pencalonan. 
 
Bawaslu Minta Pengawas Daerah Cermati Potensi Penambahan Bacaleg Saat Perbaikan Syarat Pencalonan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memerintahkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota melakukan pencermatan terhadap potensi penambahan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) saat perbaikan syarat pencalonan. Hal tersebut dikatakannya untuk menyikapi keluarnya Surat Keputusan KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akibat kendala sistem informasi pencalonan (Silon), Tertanggal 17 Mei 2023.

Bawaslu Dukung Strategi Kolaboratif Polri untuk Cegah Hoaks dan Berita Bohong pada Pemilu 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong Polri melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Misalnya kerjasama di ruang digital dalam pengawasan cyber. Seperti dengan perusahaan teknologi seperti facebook, tiktok, twitter dan google.
 
“Kolaborasi dengan lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga riset, lembaga pemerintah dan organisasi lain yang bergerak dalam isu yang sama,” kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam diskusi yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri di Jakarta, Selasa, (24/5/2023).
 
Bawaslu Terima Keluhan Partai Buruh Terkait Kendala Silon
Ditulis oleh : Mustofa pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima keluhan Partai Buruh dalam penggunaan akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran calon legislatif. Kedatangan Partai Buruh tersebut diterima oleh Anggota Bawaslu Totok Hariyono dan Lolly Suhenty.

Bawaslu Ajak Penyidik Siber Berkolaborasi Menindak Pelanggaran Pemilu di Media Sosial
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak penyidik siber untuk merespon cepat jika terjadi pelanggaran pemilu di media sosial. Menurutnya, media sosial masih akan menjadi sarana yang marak digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

Cegah Keterlibatan Anak Pada Pemilu 2024, Bawaslu Gandeng KPAI
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan kerjasama untuk mencegah keterlibatan anak dalam kegiatan pemilu.

"Melibatkan anak pada Pemilu 2024 memiliki efek yang kurang baik," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sambutannya pada MoU Bawaslu dan KPAI di Jakarta, Selasa (23/5/2023).