Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn Malonda menegaskan alasan seringnya komisioner (pimpinan) Bawaslu turun langsung menghadiri kegiatan sosialisasi pengawas partisipatif karena ingin mencari informasi langsung dari masyarakat. Hal ini menurutnya bisa menjadi bahan strategi Bawaslu dalam mengantisipasi kerawanan yang berpotensi muncul saat gelaran pemilu.
"Sering kali kami (komisioner) turun (menghadiri) sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mencari informasi dan apa permasalahannya? Bukan tidak mungkin dari hasil diskusi, muncul solusi untuk menjadi strategi pengawasan selanjutnya. Pengawasan partisipatif kan awalnya dari bawah (masyarakat)," kata Herwyn dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).
Dia menegaskan, saking pentingnya informasi dari masyarakat sebagai pengawas partisipatif acap kali dijadikan salah satu data pendukung dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu.
Herwyn mencontohkan, dalam IKP yang diluncurkan Bawaslu pada Desember 2022 lalu, Provinsi DKI Jakarta menjadi yang teratas kerawanan tinggi politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Hasil tersebut selain menggunakan metodologi penelitian yang ada, juga salah satunya berasal peristiwa yang dialami langsung dari masyarakat.
"Data-data yang Bawaslu miliki dalam menyusun kerawanan salah satunya berasal dari informasi dan pengalaman yang masyarakat, namanya juga penelitian akademik," terangnya.
Dia menguturkan, pentingnya Bawaslu sering melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang sudah banyak dilakukan hampir di tiap waktu.
"Atas dasar itulah, Bawaslu sering melakukan upaya-upaya sosialisasi pengawasan partisipatif," pungkasnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Rama Agusta
