Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu kembali mengingatkan TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Anggota TNI, Polri serta ASN dituntut menjadi bagian yang tidak terkontaminasi. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan, dalam Rapat Intelijen Tugas Pokok TNI dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2019, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak generasi milenial untuk mengawasi Pemilu 2019. Partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu bisa berupa pemberian informasi awal ketika terjadi pelanggaran.
“Partisipasi generasi milenial bisa berupa turut melaporkan pelanggaran pemilu,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam Talk Show Milenial Memilih di Kantor IDN Times, Palmerah, Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah menyandang gelar lembaga yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), tugas selanjutnya bagi Bawaslu adalah merapikan kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru berumur enam bulan sebagai lembaga permanen tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa penataan kehumasan. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam diskusi Pembukaan Rapat Koordinasi Kehumasan 2019 di Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengharapkan proaktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu yang diharapkan Bawaslu yaitu masyarakat selalu berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi pelanggaran Pemilu oleh peserta Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu, KPU dan Kemkominfo melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi tentang Manajemen dan Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hall Basket GBK, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Nota Kesepakatan Aksi tersebut dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi Para Pihak guna mempercepat penanganan dan pengawasan konten internet dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pada Pemilu sebelumnya, capaian 30% keterwakilan perempuan belum bisa diwujudkan sehingga hal ini masih menjadi “Pekerjaan Rumah (PR)” semua pihak.
Menurut Dewi, regulasi yang menjamin partisipasi politik perempuan sudah ada. Bahkan sekarang ini gerakan-gerakan advokasi perempuan sudah sangat sistematis, terstruktur, dan masif untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menargetkan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, selain menyukseskan Pemilu, Bawaslu juga berkewajiban menjaga akuntabilitas dalam mengelola keuangan Negara.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta Bawaslu Kabupaten/Kota jeli dalam memahami pokok persoalan sengketa sehingga mampu memahami akar permasalahan dan dapat menuangkannya ke dalam amar putusan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (29/1/2019).
Bangkalan, Badan Pengawas Pemilu - Keberadaan Panwascam dalam Pemilu 2019 sangat diperhitungkan karena telah memberikan semangat pengawasan di Indonesia. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, Panwascam merupakan kendali vertikal ke bawah dalam tugas pengawasan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Panwascam dan Sekretariatan Bawaslu se-Kabupaten Bangkalan, di Bangkalan, Selasa (29/1/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, netralitas TNI, Polri dan ASN menjadi harga mati demi terselenggaranya Pemilu serentak 2019 secara demokratis.
“Untuk mewujudkan Pemilu 2019 secara damai dan sukses, saya rasa netralitas TNI, Polri dan ASN sangat dibutuhkan. Netralitas TNI, Polri, dan ASN mnjadi harga mati,” sambung Abhan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri terkait Persiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Jakarta, Selasa (29/01/2019).
Depok, Badan Pengawas Pemilu – Politik uang menjadi pelanggaran yang rentan terjadi pada masa minggu tenang. Yang biasa menjadi sasaran politik uang adalah perempuan dan pemilih pemula.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pada Rapat Koordinasi Nasional Koalisi Perempuan Indonesia “Partisipasi Politik Perempuan dalam Kerangka Pencapaian SDG’s", di Depok, Jawa Barat, Minggu (27/1/2019).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengajak kalangan pemilih milenial untuk tidak menjadi golongan putih (Golput) pada Pemilu serentak 2019.
“Pemilih milenial ini jumlahnya sangat signifikan pada Pemilu nanti. Diperkirakan menyentuh 60 Juta pemilih. Jadi, harus menyalurkan haknya. Jangan Golput, karena Satu suara sangat berharga dalam menentukan arah bangsa 5 Tahun ke depan,” kata Fritz dalam Diskusi Publik di UGM Yogyakarta, Sabtu (26/01/2019).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengingatkan peserta kampanye Pemilu 2019 untuk tidak membagikan alat peraga kampanye (APK) melebihi nominal yang telah ditentukan dalam aturan KPU, yaitu sebesar 60 ribu rupiah.
Ini harus dipahami bahwa aturan nominal untuk APK yaitu 60 Ribu. Jika melebihi dari nominal tersebut, melanggar, kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam Diskusi Publik tentang Politik Uang dalam Pemilu, di Yogyakarta, Sabtu (26/01/2019).
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahun 2018 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Itu adalah kali ketiga secara berturut-turut Bawaslu mendapatkan opini WTP. Mempertahankan opini WTP, menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan kerjasama yang solid antara komisioner, kepala sekretariat, dan pengelola keuangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu dan DKPP mengadakan pertemuan terkait rancangan Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas pemilu ad hoc dalam Pemilu 2019.
Pada pertemuan yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (24/1/2019), Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, pertemuan ini diperlukan untuk menyelaraskan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik terhadap jajaran pengawas pemilu yang meliputi panwas kecamatan, panwas kelurahan/desa, pengawas luar negeri, dan pengawas TPS.
