Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Majelis Sidang Abhan bersama Anggota Majelis Sidang M Afifuddin memeriksa bukti-bukti laporan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu legislatif (pileg) DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Laporan ini teregister dengan nomor 12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.
Majelis mencocokkan bukti berupa empat salinan C1 (hasil penghitungan di TPS), tiga salinan C1-Plano (catatan hasil penghitungan di TPS) serta empat DAA1 (penghitungan suara tingkat desa/kelurahan) yang diajukan pelapor Zalfi Alsidi. Sedangkan terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumiayu dan PPK Tonjong juga mengajukan bukti berupa tiga salinan DAA1 plano (catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan).
Baca juga: Dua PPK di Pamekasan Keluarkan Tiga Versi Hasil Rekapitulasi Karena Diintimidasi
Pelapor Zaldi mensinyalir, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara antara dua calon legislatif (caleg) dari PKS untuk Pileg DPRD Kabupaten Brebes Dapil 2 atas nama Rasyidi Ramli dan Arief Royani.
"Perbedaan ini membuat form DB1(penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota) Arief mendapat 3.575 suara, lalu Rasyidi 3.578 suara. Padahal temuan saya pada 16 Mei 2019 berdasarkan data C1 Arief mendapat 3.579 suara. Sedangkan Rasyidi 3.576 suara," ungkap Zaldi dalam persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Dia merinci, berdasarkan data C1 Plano TPS 004 Desa Laren, Rasidi mendapat satu suara, tetapi dalam form DAA1 mendapat dua suara. Pada TPS 004 Desa Kalisumur, lanjutnya, Rasidi tidak mendapatkan suara namun pada form DAA1 mendapat satu suara.
Baca juga: Sidang Laporan Caleg Sulut, Majelis Pertanyakan Mekanisme Penghitungan Suara
Kemudian dirinya menunjuk data berdasarkan C1 di TPS 005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Arief mendapatkan dua suara. Akan tetapi, menurut Zaldi, pada form DAA1 justru tidak mendapatkan suara. Temuan serupa juga didapat Zaldi di TPS 003 Desa Karangjongkeng Kecamatan Tonjong.
"Kami meminta majelis membetulkan data perolehan suara sesuai dengan C1 atau C1-Plano yang ada di empat TPS tersebut," pinta Zaldi.
Sementara pihak terlapor, Aditya Wicaksono dari PPK Bumiayu menjelaskan, semua saksi peserta pemilu serta Panwascam Bumiayu tidak menyatakan keberatan dalam pembacaan C1 DPRD Kabupaten berhologram di rapat rekapitulasi kecamatan, pada 20-25 April 2019.
"Hal ini karena salinan C1 DPRD Kabupaten yang dimiliki semua saksi tidak ada perbedaan pada semua hasil perolehan suara sehingga C1-plano tidak dibuka," jelas Aditya.
Baca juga: Bawaslu Periksa Dugaan Penggelembungan Suara Pileg di Subang dan NTB
Aditya menambahkan, dalam proses rekapitulasi tingkat KPPS, PPK dan kabupaten, saksi PKS tidak melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan. Hal ini baginya dibuktikan dengan ditandatanganinya model DA1 (sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan), model DAA1 dan model DB1 tingkat kabupaten.
Dia juga mengungkapkan, baik PPK, Panwascam maupun semua saksi pada saat rekapitulasi untuk DPRD Kabupaten disinyalir sudah kelelahan karena sudah tiga hari melakukan proses rekapitulasi. Ungkapan Aditya ini menjawab pertanyaan Anggota Majelis Sidang M Afifuddin yang mempertanyakan soal kondisi para penyelenggara serta saksi.
"Kondisi kami PPK dan semua saksi memang sudah agak sedikit down. Artinya, bila kami melakukan dengan sengaja (kesalahan input suara) pasti akan diingatkan oleh Bawaslu dan saksi. Tapi mereka tidak mengingatkan karena mungkin juga sudah kelelahan," pungkasnya.
Editor: Ranap Tumpal HS
 |
 |
Webmail
