Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan dalam era digitalisasi, Bawaslu akan ambil langkah dalam mengawal pengawasan Siber (dunia maya). Lolly mengungkapkan adapun hasil pengawasan Pemilu 2024, pelanggaran tertinggi di wilayah siber kbususnya media sosial adalah ujaran kebencian.

Dirinya menyampaikan di media sosial ujaran kebencian tertinggi disampaikan di Facebook dengan 33,2 persen lalu Instagram dengan 29,9 persen disusul X 28,5 persen selain itu Tiktok 7,9 persen dan terakhir Youtube 0,6 persen.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk disiplin dalam melakukan input data pengawas ad hoc. Pasalnya, sejauh ini data terkait pengawas ad hoc di Pemilu 2024 masih belum sempurna, sedangkan pengawas ad hoc untuk Pemilihan 2024 sudah hampir selesai dibentuk, tinggal pembentukan PKD di Aceh dan PTPS.

Kota Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kata dia, Pemilu atau pemilihan yang merupakan pesta demokrasi, merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk diskualifikasi pasangan calon (paslon) pada pemilihan 2024. Terutama terhadap paslon yang terbukti melanggar aturan seperti menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pada 146 pejabat administrator dan 14 PPPK. Ichsan meminta para terlantik menjaga kredibilitasnya sebagai pengawas pemilu.

Pasalnya, seperti yang dia kutip dari pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ASN harus kuat, berani, dan berakhlak karimah. Untuk menjadi kuat itu, kata dia, harus memiliki kredibilitas.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Banten dalam memproses dugaan pelanggaran memahami kembali tentang hukum acara terutama peraturan Bawaslu (perbawaslu). Hal itu mengingat batas waktu penanganan pelanggaran di Undang-Undang (UU) Pemilihan terbatas tiga hari dengan pola hari-h ini, hari kalender.

Kota Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan perlu adanya kejelasan dalam mengatur penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurutnya perlu langkah antisipasi khususnya menghadapi tahapan penetapan pasangan calon (paslon).

Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan bahwa pengawas pemilu di setiap tingkatan termasuk pengawas kecamatan dan jajarannya agar tidak boleh menolak laporan dugaan pelanggaran dan sengketa dari masyarakat. Menurutnya hal itu penting untuk menjaga kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilihan.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan perlunya perbaikan mengenai peringkat keterbukaan informasi. Dia meminta agar dalam pemeringkatan keterbukaan informasi Bawaslu memperoleh peringkat pertama sebagai lembaga yang informatif.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggandeng Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP) untuk mendeklarasikan kampus pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut pengawasan partisipatif merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara yang bisa diartikan sebagai pengamalan tridharma perguruan tinggi.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menekankan pentingnya keamanan siber di lingkungan Bawaslu terutama menjelang Pemilihan Serentak 2024. Dia menegaskan, satu data informasi Bawaslu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan siber. Hal ini didasari oleh banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Bawaslu yang menyebabkan informasi tidak terintegrasi dengan baik.

Cibinong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sehingga, Bawaslu dinilainya dapat memantau dan mengontrol anggaran.

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Bawaslu sebagai Mitra Strategis dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Untuk itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra berharap Bawaslu semakin baik dalam menyampaikan keteranganya ke MK.

Menurut, Hakim MK tersebut, semakin baik keterangan yang disampaikan Bawaslu, semakin mudah MKi menilai posisi kedua belah pihak yang bertikai yaitu pemohon dan termohon (KPU). Dia menegaskan, Bawaslu berada pada posisi netral yang membantu menjelaskan apa yang terjadi pada permohonan tersebut.

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan apresiasi yang diberikan MK terhadap Bawaslu sebagai cambuk agar pemberian keterangan saat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) semakin baik lagi. Hal tersebut dikatakannya saat memberikan arahan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bagi Bawaslu tahun 2024 angkatan II di Bogor, Selasa (3/9/2024).

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol keamanan Pemilu 2024. Hal tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan protokol keamanan yang diterapkan berjalan efektif dan dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan. Sampai saat ini, Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama persidangan.