Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar-Waktu (PAW) lima anggota Bawaslu kabupaten/kota. Dalam pelantikan tersebut, Bagja langsung meminta lima anggota Bawaslu terlantik langsung berkoordinasi dengan ketua dan anggota Bawaslu kabupaten kota di wilayah masing-masing.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengapresiasi kinerja sentra gakkumdu dalam Pemilu 2024 yang telah berhasil menindak sebanyak 65 tindak pidana. Atas dasar kinerja itu, Bawaslu mengapresiasi kepada sentra gakkumdu baik provinsi dan kabupaten/kota dengan memberikan penghargaan berdasarkan tujuh kategori.
Selaku dewan penasihat Sentra Gakkumdu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan forum ini merupakan bentuk penghargaan terhadap jerih payah dan kerja keras sentra gakkumdu terhadap berbagai masalah tindak pidana yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjaga sinergitas untuk mengawal proses demokrasi di Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J.H Malonda menegaskan kebebasan berpendapat di platform digital tetap harus menghormati hak-hak orang lain.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan National Commission for Election (CNE/KPU ) Republik Demokratik Timor-Leste menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam pengembangan kapasitas SDM dan lembaga. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peningkatan kapasitas seluruh jajaran dari kedua lembaga.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Penanaman pohon manggis atau pohon integritas di Banten, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan sebagai simbol kenyamanan dan kesejukan dari situasi yang panas.
“Mudah-mudah dengan adanya pohon ini menjadi sejuk, seperti dinamika pemilihan saat ini bisa saja menjadi Panas sehingga memberikan kesejukan dan kenyamanan,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat melakukan penanaman pohon integritas di Kantor Bawaslu Banten, Selasa (17/9/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi atas kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota selama Pemilu 2024. Terlebih dalam hal mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berkordinasi intens dengan Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Namun Bagja melihat kerja sama dengan Pemda perlu diperketat lagi menjelang Pemilihan mendatang. Pasalnya, dia menyampaikan pelanggaran netralitas ASN menjadi pelanggaran tertinggi ketiga yang rawan dalam Pilkada 2024.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah membuka Pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pemilihan 2024 pada 13 hingga 28 September 2024. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meyakini PTPS yang nanti direkrut memiliki Integritas dan Independen.
“PTPS harus memiliki integritas dan independensi yang baik, hindari konflik kepentingan serta bisa menjaga kepercayaan publik,” ungkap Herwyn dalam Rapat Evaluasi Rekrutmen Pengawas Ad-Hoc pada Pemilu 2024 dan Sosialisasi Rekrutmen PTPS Pemilihan 2024 di Banten, Selasa (17/9/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap, para kepala daerah, PJ kepala daerah atau calon kepala daerah, tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa selama masa kontestasi Pemilihan 2024 ini. Jika melanggar, akan dijerat dengan pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menilai Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan ujung tombak pengawasan. Sebagai garda terdepan, karena Panwascam dan PKD harus gagah dan memiliki integritas menangani perkara pelanggaran pemilihan.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mewanti-wanti para pengawas pemilu untuk bersiap menghadapi tahapan Pemilihan 2024 yang semakin krusial. Para pengawas pemilu diminta menyiapkan diri terkait pemahaman pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilihan.
Berdasarkan Peraturan KPU 2/2024 tentang jadwal dan tahapan, saat ini hingga 21 September merupakan tahapan penelitian persyaratan calon. Lalu pada 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon (paslon), dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada 25 September 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Pengawas TPS. Proses pendaftaran akan dibuka mulai 12 hingga 28 September 2024.
“Administrasi pendaftaran ditujukan ke pantia perekrutan di sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing yang pendaftarannya dibuka hingga 28 September 2024,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk segera ambil tindakan, jika melihat Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada tempat yang dilarang.
"Jajaran Bawaslu jangan diam saja. Segera bergerak untuk ambil tindakan. Koordinasi dengan pihak terkait ," tegas Totok saat membuka Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2024, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kamis, (12/9/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap ada kerja sama dalam bentuk saling bertukar informasi mengenai Pemilihan 2024 antara Bawaslu dan TNI AL. Pasalnya, Bawaslu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak dalam melakukan pengawasan di Pemilihan 2024.
“Tiap wilayah punya dinamikanya sendiri. Sahabatku sekalian, karena itulah bentuk pencegahan yang Bawaslu lakukan salah satunya adalah kerja sama,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rakorsus Intelijen TNI Angkatan Laut 2024 di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas pemaknaan frasa pemilihan berikutnya dalam Pasal 54 D Undang Undang 10/2016 tentang Pemilihan. Dalam pandangan Bawaslu, frasa pemilihan berikutnya dimaknai dengan tahun berikutnya setelah Pemilihan 2024 yakni 2025.
