Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Perubahan aturan terkait pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) menyebabkan adanya perubahan komponen yang bisa dibiayai negara dan yang tidak bisa dibiayai oleh negara.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Di tengah pagelaran Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Ketua Bawaslu Muhammad hadir untuk memberikan materi tentang rencana strategis Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Tahun 2015, di Makassar, Selasa siang (4/8) yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tujuh kabupaten/kota di Tahun 2015 terpaksa ditunda hingga Tahun 2017 mendatang lantaran tidak ada pasangan calon yang lebih dari satu alias calon tunggal. KPU mengumumkan hal itu pada Selasa (4/8) setelah diberikan batas akhir pendaftaran calon hingga Senin (3/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad menyinggung soal kaderisasi partai yang mungkin kurang berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan hanya ada calon tunggal dalam Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota. Ketiadaan pasangan calon lebih dari satu ini, membuat KPU memutuskan untuk menunda Pilkada itu hingga 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meski sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak, tujuh daerah masih hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada pada tahun 2015 ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah pada tanggal 1 - 3 Agustus 2015 dalam pemilihan kepala daerah serentak ternyata menyisakan tujuh daerah yang masih memiliki calon tunggal. Menyikapi hal itu, Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi agar KPU memperpanjang/membuka kembali pendaftaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Banyak pihak menyangsikan UU No. 8 Tahun 2015 karena banyak pasal yang tidak jelas. Begitu juga Komisi II DPR RI mengakui bahwa Undang-Undang tentang Pilkada tersebut memiliki banyak kelemahan dan cenderung multitafsir. Namun, Komisi II DPR meminta agar moralitas dan keadilan dalam demokrasi harus diutamakan daripada kepastian hukum dari UU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015 yang sudah di depan mata, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terus mematangkan persiapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Suasana harmonis dan penuh kehangatan begitu terasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu RI pada hari pertama masuk kerja setelah libur cuti bersama Lebaran, Rabu (22/7). Segenap pegawai Setjen Bawaslu RI berkumpul di lapangan sejak pukul 08.00 pagi untuk melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro melakukan pemantauan atau inspeksi mendadak (sidak) kesiapan para pejabat serta staf di lingkungan Bawaslu RI, Senin (27/7) pagi, dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 dinilai menjadi ujian sekaligus batu loncatan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itu penting bagi Bawaslu untuk dapat menghasilkan pengawasan yang efektif baik dalam proses pengawasan tahapan pemilu maupun dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini adalah hajatan bersama dimana pelaku utamanya adalah penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didukung oleh jajaran didaerah.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menemukan beberapa persoalan dalam tahapan pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2015. Dari peninjauan langsung maupun laporan yang diterima Bawaslu RI dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur, masalah kepengurusan di beberapa partai politik ternyata menjadi persoalan serius dalam tahapan pencalonan yang sudah dimulai Minggu (26/7) kemarin.
Palu, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng, Asrifai beserta sejumlah staf melakukan supervisi tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Palu, Sulteng, Selasa (28/7).
Sigi, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu mengingatkan pemerintah agar persoalan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal itu mengemuka saat Ketua Bawaslu RI Muhammad melakukan supervisi langsung tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (28/7).
