Manado, Badan Pengawas Pemilu – Sedikitnya 43 orang jurnalis media cetak, media online, televisi dan radio mengikuti pelatihan pengawasan pemilu partisipatif yang digelar Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulut di Hotel Swisbell, Manado, Jumat (14/8). Pelatihan yang menghadirkan sejumlah nara sumber tingkat nasional akan berlangsung hingga Minggu (16/8).
Manado, Badan Pengawas Pemilu – Keterbatasan jumlah personil pengawas pemilu dinilai bukan merupakan hambatan untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan tahapan pilkada serentak di provinsi, kabupaten/kota tahun 2015. Keterbasasan personil pengawas pemilu dapat diatasi dengan merangkul sebanyak mungkin pengawas pemilu partisipatif melalui audiiensi dan diskusi dengan simpul-simpul penggerak masyarakat, diantaranya media massa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tepat pukul 07.00 WIB, seluruh pegawai dan pejabat struktural Sekretariat Jenderal Bawaslu RI berkumpul di halaman parkir gedung Bawaslu guna melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke - 70, Senin (17/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7/2015 mendesain kampanye dalam Pilkada dibatasi dan diatur secara mendetail oleh KPU. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi penggunaan sumber daya sebesar-besarnya oleh calon dalam kampanye tanpa memperhatikan etika dan moral serta prinsip keadilan dalam melaksanakan kampanye.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Menindaklanjuti surat dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B-6063/10-13/07/15 tertanggal 31 Juli 2015, Bawaslu RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis atau Training Of Trainer (TOT) Implementasi pusat pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/8).
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat aturan/pedoman unit pengendalian gratifikasi. Dalam hal ini Bawaslu sendiri telah mengeluarkan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 tahun 2015 yang isinya bagaimana cara bekerja untuk unit pengendalian gratifikasi di Bawaslu.
Barru, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap calon kepala daerah petahana. Lantaran hasil penelusuran di beberapa daerah, Bawaslu menduga petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pencalonan kepala daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Kabupaten/Kota, dan Provinsi seluruh Indonesia gelombang II di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (30/7). Sebelumnya Bimtek gelombang I dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta beberapa waktu lalu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Hibah adalah suatu pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah pusat/daerah kepada perusahaan daerah atau masyarakat. Permasalahan hibah memang sensitif dan sangat riskan. Pada dasarnya dana hibah merupakan uang daerah atau Negara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pemilu didukung dengan anggaran negara yang berasal dari APBN dan APBD untuk Bawaslu provinsi maupun Panwas kabupaten/kota serta APBD yang melalui dana hibah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berpegang pada undang-undang sebelum keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, sehingga Pemda tersebut masih beranggapan bahwa pendanaan Pilkada itu dari APBN dan didukung oleh APBD.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam pengelolaan dana hibah Pilkada harus ada komitmen yang sama antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Karena kalau tidak ada komitmen yang sama, Bawaslu akan terakumulasi dari seluruh pengelolaan dana hibah di 269 daerah otonom yang melaksanakan Pilkada. Demikian disampaikan oleh Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro saat penutupan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada untuk Pengawasan, di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, (1/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah dugaan pelangggaran dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2015. Dari temuan tersebut, Bawaslu akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk segera dilakukan penelusuran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Nasrullah menegaskan bahwa terindikasi masih ada ‘mahar’ politik atau uang perahu dalam proses pencalonan kepala daerah dalam Pilkada Tahun 2015 yang digelar serentak 9 Desember 2015 mendatang.
Kesimpulan sementara itu, disampaikan oleh Nasrullah saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Senin (3/8). Menurutnya, informasi tersebut didapatnya dari laporan beberapa bakal calon ke Bawaslu.
Purbalingga, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah melakukan supervisi pengawasan tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015 ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kabupaten tempat lahir Jenderal Soedirman ini merupakan salah satu dari 15 daerah yang dalam tahapan pendaftaran 26-28 Juli 2015 silam, pasangan calon yang mendaftar kurang dari paling sedikit dua pasangan sebagaimana disyaratkan undang-undang.
