Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, memastikan Pilkada serentak 2017 tetap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut mengacu kepada Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.
TEMPO.CO, Jakarta
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Momentum menjelang dan paska Pemilu dan Pilkada di Indonesia seringkali menjadi penyebab masyarakat terkotak-kotak antar pendukung calon. Perpecahan tersebut ada kalanya berujung pada konflik horizontal di beberapa daerah.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Pemprov Jawa Barat mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu di Provinsi Jawa Barat pada pilkada serentak di 8 (delapan) kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat tahun 2015 lalu. Hasilnya, 8 (delapan) kabupaten/kota mendapatkan kepala daerah terpilih, 7 (tujuh) sudah dilantik dan menjalankan tugasnya, sementara pasangan Bupati /Wabup Cianjur terpilih menunggu jadwal pelantikan susulan dari Kementrian Dalam Negeri dikarenakan masa jabatan incumbent belum selesai.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Penanganan pelanggaran oleh Pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota rawan untuk dipermasalahkan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, harus ada prosedur standar yang baik dan baku dalam penanganannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Aceh yang rencanaya akan diselenggarakan pada 2017 mendatang terancam gagal. Lantaran belum tersedianya anggaran bagi penyelengara, khususnya Pengawas Pemilu Aceh di tingkat kabupaten/kota.
Muna, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung relatif lancar, tertib, dan damai. Dalam proses pemantuan langsung yang dilakukan, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah memberikan perhatian khusus pada pola partisipasi yang ditunjukkan pemilih serta masyarakat di Muna.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad menyayangkan adanya jajaran pengawas di daerah yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap tidak menindaklanjuti laporan. Padahal, menurut Muhammad, Bawaslu sudah berupaya menjalankan kewajibannya dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dan menindaklanjutinya.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban beserta kewenangan dalam menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan tersebut perlunya pedoman standar atau Standard Operational Procedure (SOP). Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu menggelar Rapat Penyusunan SOP Penerimaan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum di Bogor 21-23 Maret 2016.
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai termasuk dalam zona merah politik uang dalam Pilkada serentak 2015 lalu dan menjelang Pemilihan Gubernur tahun 2017. Hal itu dikatakan Arteria Dahlan, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja kunjungan masa reses DPR RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (21/3).
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI menegur KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat audiensi masa reses DPR RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (21/3) siang. Komisi II DPR RI menilai, anggota KPU Babel Lailan Cholidah menyampaikan laporan ‘asal bapak senang’ yang berbeda dengan laporan Bawaslu Babel terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 lalu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menghindari orang-orang yang memiliki latar belakang masalah.
Kendari, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati Muna di tiga tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), akan digelar 22 Maret mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menyarankan regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada segera tuntas. Pasalnya regulasi ini kerap menimbulkan benturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam kegiatan diskusi publik di Gedung Bawaslu, Jumat (18/3).
Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad, menilai Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari itngkatan pusat hingga ke daerah.
