Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Maraknya media massa daring (dalam jaringan) atau online di Indonesia menyebabkan media ini turut menjadi sarana bagi peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) 2015 untuk berkampanye. Sebagaimana di Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, media massa ini termasuk ke dalam media massa elektronik yang tetap harus menaati rambu-rambu pemberitaan yang sudah diatur.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa dari  hasil analisanya, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah terindikasi kurang akurat dalam hal data pemilihnya, karena terjadi inkosistensi perubahan daftar pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) aktif mengkroscek ke delapan instansi pemerintahan dimana jajarannya ada yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, namun belum menyerahkan SK dari pimpinan masing-masing. Kedelapan instansi tersebut yakni Kepolisian, TNI, PNS, pegawai BUMN, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memberikan kepastian hukum lebih kuat terkait calon kepala daerah yang belum memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari jabatannya untuk berkompetisi  dalam pilkada serentak 2015. Kepastian payung hukum itu penting untuk menjamin hak konstitusionalitas calon yang ingin bersaing dalam pesta demokrasi lokal tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu –  Aparat kepolisian memastikan akan memperketat pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, khususnya daerah-daerah yang masuk zona merah rawan konflik. Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti mengatakan, daerah dengan konflik politik terbesar adalah Papua. Gesekan diperkirakan lebih berpotensi terjadi di bumi Cenderawasih itu.

Karawang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 bagi PNS dan Pemilih Pemula di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10). Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan camat, kepala desa, pegawai negeri sipil, dan pelajar tersebut, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menegaskan agar birokrasi tidak dijadikan alat oleh para penguasa daerah untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) – Tiga lembaga negara yang tergabung dalam tripartit, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu sore (7/10).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) – Tiga lembaga negara yang tergabung dalam tripartit, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu sore (7/10).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan kepada Sentra Gakumdu agar dalam menangani tindak pidana dalam pilkada dilakukan secara efektif dan sederhana mengingat limitasi waktu penanganan yang diatur dalam Undang-Undang sangat sedikit.

Demikian disampaikan Badrodin usai menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Sentra Gakkumdu bersama dengan Ketua Bawaslu Muhammad dan Jaksa Agung yang diwakili oleh Jampidum, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/10).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan mengatakan bahwa lembaga penyiaran dan radio komunitas lebih berpotensi menimbulkan pelanggaran dalam Pilkada, dibandingkan pelanggaran kampanye yang terjadi di lembaga penyiaran komersil.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Di sela-sela sambutannya dalam penandatanganan rapat koordinasi sentra gakkumdu, di Jakarta, Kamis (8/10), Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan bahwa ada beberapa jajarannya yang mendapat intimidasi bahkan kekerasan saat melaksanakan tugasnya.

“Suhu politik pilkada sudah mulai memanas, tak jarang jajaran kami mendapat intimidasi dan kekerasan. Seperti yang terjadi di Pangkep, ada anggota kami yang dipukuli,” ujar Muhammad.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai salah satu daerah yang memiliki satu pasangan calon yang mendaftar sebagai calon kepala daerah, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengadakan konsultasi ke Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati di daerahnya. Rombongan wakil rakyat ini disambut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawas Internal Ferdinand ET Sirait, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman, dan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Antar Lembaga Hengky Pramono, Jumat (9/10).