Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Gerakan pengawasan partisipatif oleh masyarakat yang dinilai berhasil pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu, perlu makin diperkuat. Sebab dengan makin luasnya skala gerakan pengawasan partisipatif, akan memunculkan efek pencegahan terjadinya pelanggaran di pilkada.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Persoalan terkait anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pilkada 2015 yang masih terjadi di sejumlah daerah, bisa berujung pada keluarnya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pilkada di daerah tersebut. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Nasrullah mengingatkan apabila pilkada harus ditunda akibat pemerintahan daerah setempat tidak mau mengalokasikan anggaran pengawasan yang cukup, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Setelah mendapatkan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait penyelenggaraan Pemilu, para peserta Rapat Koordinasi Stakeholders Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 merumuskan rekomendasi sebagai upaya menanggulangi permasalahan yang kerap terjadi ketika Pemilu ataupun Pilkada yang digelar di Kalimantan Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI untuk mengkonsultasikan enam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan digelar Desember 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Pekalongan telah siap melaksanakan sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Pekalongan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu RI Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta, Jum’at (12/6). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, dan Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, serta didampingi Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merayakan hari lahirnya yang ke - 3 di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Jum'at (12/6).
Ternate, Badan Pengawas Pemilu – Masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, disinyalir karena miskinnya pemahaman pemda tentang penerima manfaat hasil pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melakukan pemetaan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) seluruh provinsi di Indonesia. Hasil pemetaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kesiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, tetapi juga menyongsong Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai upaya menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, digelar rapat membahas roadmap reformasi birokrasi tahun 2015-2019 di Kantor Bawaslu RI, Senin (15/6).
Halbar, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI mengapresiasi Pemkab Halmahera Barat (Halbar) menyusul kepastian dana hibah daerah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sebesar Rp 4,8 miliar dalam APBD induk dan APBD Perubahan. Padahal wilayah ini masuk dalam kategori zona merah dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
CALL FOR PAPERS
Redaksi Jurnal BAWASLU mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan masyarakat luas untuk memberikan tulisan/ hasil penelitian mengenai tema yang sudah ditentukan.
TEMA:
DISKURSUS PENGAWASAN PEMILU
TOR:
Halut, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak enam desa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dinilai rawan pelanggaran daftar pemilih dan penggelembungan suara menjelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Pasalnya masyarakat di enam desa tersebut ‘terbelah dua’, sebagian merasa menjadi warga Kabupaten Halmahera Utara dan sebagian lainnya warga Halmahera Barat.
