Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Kendati di cap sebagai salah satu daerah paling rawan yang masuk dalam zona merah pada pelaksanaan Pemilihan 2014 lalu, target tinggi tetap disematkan kepada Kabupaten Musi Rawas untuk gelaran Pemilihan Bupati 2015 Desember mendatang. Lewat sukses pelaksanaan pilkada yang akan diikuti tiga pasangan calon tersebut, Musi Rawas ditargetkan keluar dari zona merah bahkan menjadi percontohan bagi daerah lainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan bagi pasangan calon yang tidak lolos pada tahap verifikasi calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 diharapkan tidak mempermasalahkan daftar pemilih pada tingkat lokal daerah masing – masing. Pasalnya banyak pasangan calon yang tidak lolos pada akhirnya memilih untuk pendataan ulang daftar pemilih yang nantinya dapat menghambat proses tahapan yang berlangsung.
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam zona merah rawan terjadi pelanggaran di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pilkada Se-Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, di Ballroom Hotel Abadi, Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Selasa (8/9)
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak hanya tinggal tiga bulan lagi namun anggaran untuk pengawas masih saja menjadi persoalan di sejumlah daerah. Seperti yang terjadi salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sumatera Selatan yakni Kabupaten Musi Rawas Utara. Anggaran yang semula sudah disepakati bersama tiba-tiba dipangkas secara sepihak oleh pemerintah daerah setempat.
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu – Ada empat kekuatan politik di dunia demokrasi, yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Media/Pers. Dengan adanya empat kekuatan politik yang dahsyat ini. Kita semua harus bisa memaklumi terbitnya peraturan tentang kepala daerah yang di dalamnya menyebutkan bahwa kepala daerah yang akan maju lagi mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan yang masih diembannya sebagai kepala daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dinilai mempersulit bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Hal itu harus menjadi pertimbangan jika UU Pilkada direvisi. Dia menilai UU Pilkada harus menyiasati minimnya partisipasi parpol, misalnya dengan memudahkan pencalonan calon independen. Saat ini, kata dia, calon perseorangan justru dipersulit karena syarat yang ketat.
Badan Pengawas Pemilu Jateng – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota di 21 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan walikota di wilayahnya. Hal ini menyusul endusan Panwas yang melihat adanya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mulai terlibat dan melibatkan diri, ikut dukung mendukung beberapa calon yang akan mengikuti pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron bersama sejumlah Pejabat Struktural Bawaslu RI menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Konsultasi mengenai Pilkada di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (11/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mempersiapkan pengamanan pilkada serentak 2015, Mabes Polri menggelar Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2015 di Auditorium STIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak Senin (10/8) hingga Jumat (14/8).
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Hal yang sangat mendasar diselenggarakannya kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan anggaran dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan bahwa nantinya tidak akan ada lagi lembaga formal yang bertugas mengawasi Pemilu seperti lembaga Bawaslu sekarang ini. Tetapi pengawasan itu akan diserahkan kepada publik atau masyarakat yang sudah terbangun kesadaran politiknya disebabkan proses pendidikan politik yang berlangsung secara evolusi. Sehingga kita tidak akan kesulitan lagi merekrut para calon penyelenggara Pemilu yang kompeten seperti sekarang ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahkanTanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi kepada Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Istana Presiden, Kamis (13/8). Penganugrahan tanda kehormatan tersebut diberikan dalam rangka hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia ke - 70.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar rapat koordinasi dengan sembilan lembaga terkait.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Muhammad melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat pada Rabu (12/8), di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan itu, Muhammad menyampaikan maksud kedatangannya terkait persiapan pengawas Pemilu dalam persidangan sehubungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang berpotensi memunculkan perkara perselisihan hasil.
