Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah menyusun pedoman dan alat kerja pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu 2024. Hal ini merupakan upaya penerjemahan pencegahan dalam tataran teknis dengan menyesuaikan kompleksnya pelaksanaan Pemilu 2024, terlebih kali ini pencegahan merupakan 'leading sector' kerja kelembagaan.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap forum ini dapat menemukan rumusan konkret serta lebih teknis lagi kerja-kerja pencegahan sebagaimana amanat Undang Undang.
"Pendekatan Bawaslu itu pencegahan dan penindakan. Pencegahan harus kuat, penindakan tidak boleh main-main," tegasnya dalam "Focus Group Discussion" (FGD) Penyusunan Pedoman dan Alat Kerja Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Dia mengungkapkan secara kelembagaan Bawaslu mempunyai divisi baru yakni Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Maka dari itu forum ini merupakan salah satu upaya dalam memastikan Bawaslu berjalan sesuai yang diharapkan.
"Harapan besarnya penecegahan akan kuat partisipasi masyarakat akan kuat, informasi kepada publik juga kuat. Ini semua harus ada alat kerjanya," kata aktifis perempuan yang fokus menyuarakan isu perempuan, kesetaraan, antikorupsi, serta partisipasi itu.
Tenaga Ahli Bawaslu Ahmad Thohir menambahkan tugas Bawaslu menurut Undang Undang ada dua yakni pencegahan dan penindakan. Menurutnya, dalam dimensi penindakan ruangnya terbatas serta bersifat limitatif lantaran terikat hukum acara. Penindakan memastian hukum berlaku dalam menangani pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
"Dimensi pencegahan ruangnya sangat lentur, banyak inovasi. Kita berharap pencegahan jadi leading sektor Bawaslu yang akan bertindak secara atraktif melakukan pencegahan," kata dia.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
