UU Pilkada

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Workshop penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gelombang Kedua berlangsung penuh antusias. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun mengapresiasi adanya lokakarya ini sebagai sinergitas jelang Pilkada serentak 2020.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo minta adanya komitmen yang kuat dalam tiga institusi di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yaitu Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menerangkan, potensi pembatalan sebagai calon peserta Pilkada 2020 tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri sesuai Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada 2020, terhitung hari ini, Rabu (8/1/2020) hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada tentang sanksi hukum bagi pemberi dan penerima dalam politik uang, Ketua Bawaslu Abhan tak ingin masyarakat menjadi pelaku dan korban.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah yang saat ini sedang menggaungkan omnibus law (penggabungan beberapa UU) menjadi momentum perbaikan regulasi kepemiluan. Koordinator Hukun, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota wajib berperan melakukan fungsi pengawasan Pilkada Serentak 2020.