Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 21 Desember 2022 - 07:56 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis sidang Bawaslu menyatakan Partai Ummat dan KPU bersepakat untuk melakukan perbaikan syarat keanggotaan Partai Ummat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut). Hasil ini merupakan kesepakatan antara Partai Ummat selaku pemohon dan KPU selaku terlmohon dalam mediasi yang dipimpin Bawaslu.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Kamis, 14 Juli 2022 - 09:01 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan, Bawaslu saat ini mengutamakan pencegahan, agar tidak terjadinya pelanggaran atau sengketa proses. Untuk itu, kata dia, Bawaslu membutuhkan pengawas pemilu yang berani di awal dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Selasa, 14 Juni 2022 - 22:42 WIB
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu (Puslitbangdiklat) Bawaslu meminta masukan kepada berbagai pihak terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024. Hal itu bertujuan untuk mitigasi risiko pengawasan tahapan pemilu.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Senin, 27 April 2020 - 17:58 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengusulkan adanya penekanan poin penyederhanaan proses tiap tahapan untuk Pilkada Serentak 2020 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Kamis, 9 Januari 2020 - 20:22 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada tahun 2020 ini, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan kali ini menjadi pilkada terbesar dari sisi jumlah daerah yang ada di tanah air. Terdapat 270 daerah yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan memilih pemimpin pada 23 September 2020.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Jumat, 20 Desember 2019 - 14:48 WIB
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, pembentukan produk hukum berupa Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Dia mengungkapkan, biasanya pada bulan Desember para pimpinan Bawaslu berkumpul guna membahas dan menetapkan Perbawaslu apa yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.