Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk aktif melaporkan pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu membutuhkan peran mahasiswa dalam upaya menekan potensi pelanggaran pada pemilu tahun depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Perbeedaan pengaturan 'in absentia' (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terlapor) dalam pemilu dan pemilihan, diprediksi mempersulit pembuktian ketika ada pelanggaran pidana di Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigap Lapor) perlu mengakomodir pelaporan secara online dalam laman helpdesk. Ini sebagai upaya Bawaslu mempermudah masyarakat dalam melakukan laporan jika menemukan pelanggaran pemilu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan perlu pembaharuan pengaturan tata kelola mengenai perlakuan dan status barang dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan. Menghadapi Pemilu 2024, dia mengungkapkan perlunya perumusan konsep ideal aturan hukum dan petunjuk teknis dalam menata barang dugaan pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu melakukan uji coba Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor). Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan uji coba Sigaplapor merupakan bagian dari pengembangan sistem informasi yang berfokus penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pidana dalam kepemiluan.