Ditulis oleh Jaka Fajar pada Rabu, 31 Juli 2024 - 09:35 WIB
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar menjadikan hukum acara dan pembuktian sebagai pegangan dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kedua hal tersebut harus didiskusikan secara matang dalam pengambilan putusan terhadap pelanggaran.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 21 November 2023 - 06:07 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh sembarang menyatakan suatu hal atau laporan adalah temuan. Pasalnya, dia menyatakan temuan harus dapat dibuktikan.
Ditulis oleh Jaka Fajar pada Jumat, 19 Mei 2023 - 17:29 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan kampanye Pemilu tahun 2024, Bawaslu prioritaskan alat kerja pengawasan cegah salah persepsi saat pengawasan kampanye.
Ditulis oleh Baini Taslihudin pada Jumat, 6 September 2024 - 21:48 WIB
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Banten dalam memproses dugaan pelanggaran memahami kembali tentang hukum acara terutama peraturan Bawaslu (perbawaslu). Hal itu mengingat batas waktu penanganan pelanggaran di Undang-Undang (UU) Pemilihan terbatas tiga hari dengan pola hari-h ini, hari kalender.
Ditulis oleh Baini Taslihudin pada Kamis, 18 Juli 2024 - 16:12 WIB
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia menegaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Jumat, 14 Juni 2024 - 06:54 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Anggota Bawaslu Puadi menginstruksikan pengawas pemilu mewaspadai dan mencegah terjadinya pelanggaran kembali saat melaksanakan 44 amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Selasa, 19 Desember 2023 - 16:29 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama 22 hari mengawasi tahapan kampanye sejak 28 November 2023, Bawaslu telah melakukan 90.716 upaya pencegahan dan, 126 dugaan pelanggaran konten internet (siber) terkait pemilu, serta menangani 70 dugaan pelanggaran Pemilu.
Webmail
