Ditulis oleh Jaa Pradana pada Minggu, 12 Desember 2021 - 15:31 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua Anggota Bawaslu yakni Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmat Bagja memandang lembaga pengawas pemilu telah melakukan terobosan hukum secara progresif dalam konteks penegakan hukum pemilu dan pemilihan (pilkada). Demikian kesimpulan dalam evaluasi program kerja Bawaslu tahun 2021 serta pemantapan persiapan pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Senin, 5 April 2021 - 19:15 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu melakukan evaluasi dalam mempersiapkan penanganan pelanggaran pidana untuk Pemilu 2024.
Ditulis oleh abdul hamid idrus pada Sabtu, 7 Desember 2019 - 21:18 WIB
Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, evaluasi menjadi kegiatan wajib dan penting yang dimaksimalkan di akhir tahun. Menurutnya, kegiatan evaluasi tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah guna membangun kualitas penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020 maupun Pemilu Serentak 2024.
Ditulis oleh nurisman pada Selasa, 10 September 2019 - 10:55 WIB
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, ada beberapa catatan penting dalam penegakan hukum pidana dalam Pemilu 2019. Menurutnya, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) harus bersinergi agar mengoptimalkan kinerja dalam menjaga keadilan pemilu.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:39 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyampaikan, keberhasilan Bawaslu dalam menyusun keterangan tertulis untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lepas dari sinergitas kerja antardivisi.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Selasa, 20 Agustus 2019 - 10:35 WIB
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Yogyakarta, Senin (19/8/2019) malam, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan pentingnya evaluasi. Menurutnya, kebersamaan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Gakkumdu yang berjalan hampir dua tahun masih banyak menghadapi hambatan.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Kamis, 15 Agustus 2019 - 10:54 WIB
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta penulisan laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus bernilai akademis. Produk laporan ini menurutnya tak hanya bersifat informatif, tapi harus bisa menjadi rujukan ilmiah.
Webmail
