• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Munculnya wabah virus COVID-19 atau corona membuat beberapa tahapan Pilkada 2020 tertunda. Kerja-kerja pengawasan pun menjadi terhambat sehingga membuat pengawas pemilu yang berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan terlebih dahulu.

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tetap melakukan kerja pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, ada beberapa bentuk pengawasan penundaan pilkada yang kini masih dilakukan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,520 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdatiningtyas di dampingi oleh staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu Bawaslu, Filber Sidabutar menerima kunjungan Deputy Commissioner Australian Electoral Commission (AEC), Tom Rogers di Jakarta, Selasa (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 4,044 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Pembahasan Kompilasi Analisis Resiko Bawaslu RI di Ruang Sidang Bawaslu Gedung Sarinah Lt 12, Jakarta Selasa (16/7). Rapat ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap daftar analisis resiko kegiatan Bawaslu yang menjadi prioritas dan telah disusun oleh masing-masing bagian di Bawaslu, yaitu Bagian Umum, Perencanaan dan Anggaran, Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Tatalaksana Pengawasan Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,304 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI besama Komisi Pemilihan Umum dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,414 kali



Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada banyak kesalahan yang terjadi dalam daftar pemilih potensial pemilu (DP4) yang diberikan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk Capil) Kemendagri.

“Ada dua kategori kesalahan administrasi dalam DP4 sebanyak 3,9 juta pemilih atau sekitar 2 persen di 32 Provinsi di Indonesia (tanpa Provinsi Papua),” ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,347 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai beberapa tindakan pencegahan yang dilakukannya tidak dinilai sebagai sebuah prestasi. Sebaliknya, ada beberapa pengamat yang menilai Bawaslu “antara ada dan tiada”.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 12 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,530 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bersama 32 lembaga pemerintah diminta untuk menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kerjanya pada tahun 2014 mendatang. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 11 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,341 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. Badan Pengawas Pemilu menggelar Sidang Keputusan Sengketa Pemilu Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Pemohon di Jakarta, Rabu malam (10/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 11 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,533 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan seluruhnya permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan sebagian permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam keputusan sengketa pemilu, di Jakarta, Rabu (10/7) malam. Dapil dua partai tersebut yang sebelumnya tidak diloloskan oleh KPU, akhirnya berhak ikut Pemilu 2014.

Dalam kasus partai Hanura, Bawaslu menilai ada ketidakcermatan KPU karena terdapat kesalahan penulisan pada bakal calon legislatif di Dapil Jabar II nomor urut 8 tertulis perempuan atas nama Sally Febian, padahal sesungguhnya merupakan seorang laki-laki. Akibatnya, KPU mencoret nama-nama Bakal Calon Anggota DPR untuk Dapil Jabar II Partai Hanura dikarenakan penempatan susunan tidak memperhatikan sistem Zipper yang mana tidak terdapat 1 (satu) orang calon perempuan pada nomor urut 7, 8, 9, tetapi ada pada nomor urut 10 (sepuluh).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 9 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,445 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan permohonan sengketa pemilu yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait tidak diikutsertakannya Daerah Pemilihan Jawa Barat II dan Jawa Tengah III partai tersebut berdasarkan keputusan KPU.

“Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan bakal calon atas nama Ainaul Mardiah memenuhi persyaratan sebagai calon Anggota DPR RI untuk Dapil Jateng III. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu atas Dapil Jawa Barat II sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan daftar calon untuk diserahkan ke KPU,” kata Ketua Bawaslu Muhammad saat membacakan keputusan sengketa Pemilu antara PPP dan KPU, di Jakarta, Senin (8/7) malam.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 9 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,469 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu menggelar Sidang Keputusan Sengketa Pemilu Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Pemohon di Jakarta, Senin malam (8/7).

Hadir Pada Sidang Keputusan terserbut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Nasrullah dan Daniel Zuchron, Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Yusti Erlina, Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang -undangan Agung G.B.I.A., sebagai Sekretaris Majelis dan Staf Bagian Hukum Penangan Pelanggaran.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text