• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa untuk Pilkada Serentak 2020.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan, debat kedua antar perguruan tinggi se-Indonesia yang telah direncanakan Bawaslu tidak hanya melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum semata.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana menggelar debat kedua perguruan tinggi pada tahun 2020. Debat kembali digelar setelah suksesnya kompetisi debat tentang Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se-Indonesia pada akhir tahun 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menyiapkan program penguatan untuk menangani berbagai macam pelanggaran.

Pematang Siantar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, hasil pengawasan dalam formulir A (form A) dilakukan dalam laporan berbentuk digital untuk Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 22 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 3,979 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa, mengkaji, dan memutuskan bahwa 6 caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos menjadi bakal caleg peserta Pemilu 2014. Sedangkan, dapil PKPI di Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I dinyatakan berhak mengikuti Pemilu.

“Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I,” ujar Majelis Pemeriksa, Nasrullah, di Gedung Bawaslu, Jakarta (18/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 22 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,377 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan Bawaslu, sebaiknya aparatus Pengawas Pemilu yang bermasalah diverifikasi terlebih dahulu sebelum disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini untuk memudahkan, jika ada aparatus Pengawas Pemilu yang ternyata sudah tidak memenuhi syarat.

“Sebelum pasukan kami dipecat kami ingin tahu dulu kesalahannya. Jika ada pengawas Pemilu yang salah maka akan dipercepat sidangnya. Namun jika hanya fitnah, maka semata ada hak kami untuk membela aparatus kami,” ujar Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Stakeholder Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, di Jakarta, Senin (22/7)

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 19 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,543 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (19/7). Gunawan berharap pejabat, pejabat tersebut siap bekerja keras untuk mendukung upaya pengawasan Pemilu yang maksimal.

Selain itu, Gunawan bersyukur karena pelantikan tersebut juga merupakan momen penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009, saat gugatan Judicial Review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945. Pada saat itu, MK menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 18 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,377 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. - Sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah pada tahun 2014 mendatang, diwajibkan membuat dan menerapkan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di instansinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Bagi K/L yang tidak melaporkan aksi PPK dipastikan mendapatkan rapor merah kinerja K/L.


Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati SH, LLM, Rabu (17/7), mengatakan, pemerintah melalui Bappenas dibantu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) hingga tahun 2025 akan memantau terus pencegahan dan pemberantasan korupsi di setiap K/L melalui sistem pelaporan yang dirancang untuk itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 17 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,352 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron menerima kunjungan Audiensi dari beberapa LSM Pemantau Pemilu di Gedung Bawaslu Jakarta, Rabu (17/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,449 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdatiningtyas di dampingi oleh staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu Bawaslu, Filber Sidabutar menerima kunjungan Deputy Commissioner Australian Electoral Commission (AEC), Tom Rogers di Jakarta, Selasa (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 3,978 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Pembahasan Kompilasi Analisis Resiko Bawaslu RI di Ruang Sidang Bawaslu Gedung Sarinah Lt 12, Jakarta Selasa (16/7). Rapat ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap daftar analisis resiko kegiatan Bawaslu yang menjadi prioritas dan telah disusun oleh masing-masing bagian di Bawaslu, yaitu Bagian Umum, Perencanaan dan Anggaran, Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Tatalaksana Pengawasan Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,240 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI besama Komisi Pemilihan Umum dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,358 kali



Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada banyak kesalahan yang terjadi dalam daftar pemilih potensial pemilu (DP4) yang diberikan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk Capil) Kemendagri.

“Ada dua kategori kesalahan administrasi dalam DP4 sebanyak 3,9 juta pemilih atau sekitar 2 persen di 32 Provinsi di Indonesia (tanpa Provinsi Papua),” ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,292 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai beberapa tindakan pencegahan yang dilakukannya tidak dinilai sebagai sebuah prestasi. Sebaliknya, ada beberapa pengamat yang menilai Bawaslu “antara ada dan tiada”.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text