• English
  • Bahasa Indonesia

Purwakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpesan kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk membukukan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu 2024. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar buku tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda, media, dan mahasiswa mengambil peran dalam Pemilihan 2024.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak kelompok nelayan di Pangandaran, Jawa Barat untuk terlibat mengawasi bersama jalannya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Salah satu hal yang paling penting dilakukan bersama ialah tegas untuk menolak politik uang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di lingkungan AKN I tahun 2023.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan para Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk menyiapkan data hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam rapat penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kelurahan/ desa.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Sabtu, 13 Desember 2014 - 11:57 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai bentuk penghargaan atas peran nyata masyarakat dalam mendukung pewujudan Pemilu yang demokratis, Bawaslu menyelenggarakan Penganugerahan Bawaslu Award 2014. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeringkatan melalui kuesioner yang dibagikan kepada Komisioner dan Tim Asistensi di 33 Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 12 Desember 2014 - 14:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu --  Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan sudah saatnya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat kewenangannya untuk dapat mengeksekusi atau menjatuhkan sanksi dalam pelanggaran pemilihan umum.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 12 Desember 2014 - 13:57 WIB
 
Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 12 Desember 2014 - 13:51 WIB
 
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum memperhitungkan pemilu kepala daerah serentak paling mungkin dilakukan pada 16 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada serentak pada pertengahan Desember itu memperhitungkan kemungkinan konsekuensi hukum dan lamanya proses pengadaan logistik.
 
Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 11 Desember 2014 - 17:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Peran Pengawas Pemilu sudah mulai dirasakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 silam. Kiprahnya, ditunggu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang. Namun, apakah perlu ada perbaikan terhadap lembaga pengawas pemilu ke depan?

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 11 Desember 2014 - 17:40 WIB

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Keberhasilan penyelenggaraan pemilu kada di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja para penyelengara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu Kada  untuk pemilihan Bupati dan Walikota.

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 11 Desember 2014 - 16:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 11 Desember 2014 - 13:52 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 11 Desember 2014 - 12:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu  RI Nasrullah berharap agar peran lembaga ini dalam penegakan pidana pemilu diperkuat. Hal ini dimaksudkan agar Bawaslu di satu sisi bisa bermetamorfosis menjadi lembaga peradilan pemilu yang sifatnya permanen.

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 11 Desember 2014 - 11:48 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary cime). Sebab, persoalan pemilu merupakan konteks perebutan kekuasaan yang bermuara pada korupsi. 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text