• English
  • Bahasa Indonesia

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan desa antipolitik uang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Desa tersebut, yakni Palipi Soreang.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dapat memilih kepala daerah dengan benar dan menginformasikan kepada masyarakat. Dirinya berharap mahasiswa ikut terlibat mendidik masyarakat menjadi pemilih berkualitas dengan melawan politik uang.

Sumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan, pengawas pemilu yang berada di wilayah Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah siap mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sumba Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diseleksi KPU terindikasi sebagai pengurus partai politik peserta Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sambut Pilkada Serentak 2020, Divisi Hukum Bawaslu melakukan analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 05:24 WIB
Dilihat : 1,600 kali

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu berupaya untuk menata kembali hal tersebut.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 11:58 WIB
Dilihat : 1,242 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Bawaslu khawatir Pemilu 2014 kembali diwarnai oleh politik uang, termasuk di TPS pada hari H pencoblosan. Kecemasan ini kian menjadi ketika menemukan sebuah kampung yang masyarakatnya menerima politik uang dengan amat terbuka saat Pilkada berlangsung. Ketua Bawaslu, Muhammad memaparkan bahwa di sebuah kampung ditemukan spanduk dengan tulisan besar ‘Masyarakat di desa ini siap menerima serangan fajar’. "Ini merusak karakter Pemilu kita. Padahal Pemilu di Indonesia seharusnya berasas jujur dan adil," ujar Muhammad.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 11:30 WIB
Dilihat : 1,093 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sikap Pemerintah terkait dengan rencana pengucuran dana saksi partai politik pada Pemilu 2014 mulai melunak karena jika penyelenggara Pemilu menolak bertanggung jawab dalam pendistribusiannya, pemerintah tidak akan mencairkan dana tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya siap menghentikan pembahasan rancangan Perpres tentang dana saksi tersebut. Dengan begitu, dana saksi sebesar Rp700 miliar tak bakal dicairkan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 07:19 WIB
Dilihat : 1,146 kali

Jakarta, Bawaslu – Gugus tugas (task force) Bawaslu-KPU-KPI menegaskan, partai politik (parpol) yang tertib dalam berkampanye merupakan parpol yang visioner, dan layak diperhitungkan dalam Pemilu 2014. Sedangkan, parpol yang mencari-cari celah untuk melanggar ketentuan tentang kampanye Pemilu bisa dinyatakan sebaliknya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 04:54 WIB
Dilihat : 1,018 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pelanggaran jelang Pemilu 9 April kian mengkhawatirkan. Banyaknya alat peraga kampanye, seperti poster atau baliho mulai meresahkan masyarakat. Untuk itu, lembaga pengawas diharapkan bertindak tegas atas hal tersebut. Ketua Bawaslu Muhammad, mengimbau seluruh Kepala Daerah untuk membantu mensosialisasikan pelanggaran ini. "Ini tugas yang berat, sebagai lembaga pengawas pesta demokrasi. Kami tidak bisa sendiri karena antangannya tinggi. Kepala daerah harus memberikan contoh bagi masyarakat karena hampir semua daerah di Indonesia terdapat pelanggaran kampanye, terutama di luar Pulau Jawa".

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 01:24 WIB
Dilihat : 1,270 kali

Jakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan merilis data pelanggaran peserta Pemilu terkait atribut kampanye. Data tersebut akan dibuka sebelum memasuki masa tenang Pemilu 2014, sehingga menjadi pertimbangan bagi masyarakat tentang parpol dan calon anggota legislatif yang sering melanggar aturan kampanye.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 01:01 WIB
Dilihat : 1,260 kali

Jakarta, Bawaslu – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Boediono, Selasa (11/2) meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 13:12 WIB
Dilihat : 1,444 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Tim Asistensi  Divisi Humas Bawaslu, Saparuddin mengatakan proses pengawasan Pemilu 2014 bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tapi juga seluruh komponen bangsa. Karenanya, Bawaslu mengajak masyarakat yang peduli untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas  berpartisipasi dalam mengawasi tahapan Pemilu 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 12:43 WIB
Dilihat : 1,211 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Komisioner Bawaslu Nasrullah khawatir akan adanya penyalahgunaan surat suara. Pihaknya pun ingin memastikan, surat suara tersebut dicetak sesuai dengan aturan, misalnya surat suara harus sesuai dengan acuan daftar pemilih tetap (DPT). Kekhawatiran tersebut terkait penyetakan formulir-formulir Pemilu, di antaranya berita acara dan C 1 Plano besar (merekap perolehan masing pasing Parpol atau Caleg di setiap TPS) yang dipastikan tidak ada kelebihan. "Jika dicetak berlebih akan membuka peluang penyalahgunaan saat rekapitulasi suara. Kami juga ingin memastikan pola distribusi ke daerah jelas sampai pada tujuan," tambah Nasrullah.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 11:32 WIB
Dilihat : 1,109 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Ketua Bawaslu Muhammad tidak sepakat jika penyaluran dana saksi melalui Bawaslu karena pihaknya tidak punya cukup tenaga untuk mengelola dana tersebut meski dana tersebut diperlukan untuk mengawasi jalannya penghitungan suara di TPS. "Untuk pengawasan saja, masih butuh banyak tenaga di tiap daerah. Apalagi diminta menyalurkan anggaran itu, kami tidak punya perangkat,” papar Muhammad.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text