• English
  • Bahasa Indonesia

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan desa antipolitik uang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Desa tersebut, yakni Palipi Soreang.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dapat memilih kepala daerah dengan benar dan menginformasikan kepada masyarakat. Dirinya berharap mahasiswa ikut terlibat mendidik masyarakat menjadi pemilih berkualitas dengan melawan politik uang.

Sumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan, pengawas pemilu yang berada di wilayah Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah siap mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sumba Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diseleksi KPU terindikasi sebagai pengurus partai politik peserta Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sambut Pilkada Serentak 2020, Divisi Hukum Bawaslu melakukan analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Februari 2014 - 10:53 WIB
Dilihat : 1,195 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Polemik perbedaan pendapat terkait pembiayaan saksi Parpol oleh pemerintah juga melanda Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di depan sejumlah wartawan dan petinggi Parpol, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan dukungannya pada kebijakan pendanaan saksi Parpol oleh negara. "Kami berharap kebijakan tersebut disetujui oleh pemerintah," ujarnya dalam diskusi mingguan Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP), di Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Februari 2014 - 09:52 WIB
Dilihat : 1,111 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecewa akan sikap pemerintah yang tidak progresif terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan terancam batal dianggarkan pemerintah. Padahal program tersebut sudah sejak lama disampaikan dan mendapat respon positif, baik dari Komisi II DPR RI juga dari pemerintah sendiri. "Kalau pemerintah tidak mempunyai sikap terkait dengan mitra PPL, kami akan sulit mengatur manajemen pengawas pemilu lapangan," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Kantor Bawaslu, Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 13:01 WIB
Dilihat : 1,481 kali

Jakarta, Bawaslu - Paradigma Bawaslu yang mengajak masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya untuk ikut mengawasi proses dan tahapan Pemilu 2014 ditanggapi positif oleh tiga organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), dan Pengurus Pusat Nasyiatul Asyiyah. Bawaslu pun menyambut komitmen tiga organisasi ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di Jakarta, Selasa (18/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 12:53 WIB
Dilihat : 1,147 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tentang adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), Bawaslu diminta untuk mengadakan investigasi terkait hal tersebut dan tidak terbatas pada menteri yang menjadi Caleg. Karena disinyalir, meski ada beberapa menteri yang tidak menjadi Caleg bukan berarti tidak berafiliasi pada kepentingan politik. Bawaslu diminta untuk memeriksa seluruh kementerian, termasuk Pemda.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 11:54 WIB
Dilihat : 1,157 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pulau Jawa merupakan daerah paling rawan yang dikhawatirkan terjadinya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, tidak hanya terkait politik uang, tapi hingga pencurian suara dari TPS yang lebih berpotensi terjadi. "Ini sangat berbahaya. Jumlah kursi dari Pulau Jawa untuk DPR RI mendekati 50 persen," papar Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 09:56 WIB
Dilihat : 1,056 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Disinyalir bakal ditolaknya program Mitra PPL, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap akan meungkinan tersebut. Bawasalu telah menyiapkan skenario pengawasan pemungutan suara sesuai perintah undang-undang, sejak pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 dilantik. "Tidak masalah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra PPL dibiayai oleh negara. Kita harus siap hadapi situasi apa pun, baik terkait pengoptimalan daya dukung utama maupun daya dukung tambahan," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 01:19 WIB
Dilihat : 1,188 kali

Batam, Bawaslu – Ketua Bawaslu, Muhammad membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Batam, Minggu malam (16/2). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari rangkaian acara Rakernis Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tempat yang sama.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 16:06 WIB
Dilihat : 1,269 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi di Aceh beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan DPR Aceh (DPRA) berhasil membuat kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bawaslu RI, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Senin (17/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 10:06 WIB
Dilihat : 1,151 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Banyak pihak yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencari alternatif kedua dalam skema pengawasan pemilu jika program Mitra PPL tidak terwujud. Termasuk dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow yang menyatakan skema pengawasan yang dituntut Bawaslu terkait Mitra PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di setiap TPS mustahil akan maksimal untuk dilaksanakan. Sebab, adanya persoalan waktu yang sangat singkat dan kemampuan Bawaslu dalam mengkoordinasikan jutaan orang untuk menjadi mitra PPL.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 08:23 WIB
Dilihat : 1,141 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kemendagri menilai Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karenanya, Bawaslu disarankan membentuk aturan mengenai lembaga tersebut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text