Ternate, Bawaslu - Pengawas Pemilu dengan media mempunyai titik kulminasi yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu keduanya melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media sama dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu.
Yogyakarta, Bawaslu – Pengelolaan kearsipan pada lembaga pengawas pemilu sangat penting, agar sejarah pengawasan pemilu, baik secara kelembagaan ataupun personal pimpinan yang pernah mempimpin lembaga ini dapat terekam dalam sejarah sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk peningkatan peran lembaga pengawas pemilu dalam ha
Semarang, Bawaslu Jateng - H-1 menjelang penutupan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu Jateng kebanjiran pendaftar calon anggota Panwaslu. Sampai berita ini diturunkan, setidaknya sudah ada 86 orang yang berasal dari 5 kabupaten yang harus mengikuti Pilkada tambahan pada tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI bersama 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan penguatan sumber daya manusia yaitu dengan membuka program studi strata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu, Rabu, (1/4).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sedikitnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi negeri di Indonesia membuka program studi stata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu pada tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilakukanya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 di sejumlah daerah, penyelenggara dianggap perlu mempersiapkan draf peraturan.
Papua - Setelah Bawaslu Provinsi Papua membentuk tim seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) yang terdiri dari unsur akademisi, profesional serta tokoh masyarakat, selanjutnya menetapkan Fegie Y. Watimena, ST, M.Kom menggantikan Petrus Tekege, SH, MH anggota tim seleksi sebelumnya yang mengundurkan diri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa tidak adanya sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang (money politics) dalam UU No.8/2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015, bisa menyebabkan dua hal, yakni praktiknya yang semakin massif dan merajalela atau semakin kecil terjadi.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu -- Bawaslu Provinsi Riau hingga Senin (30/3), tengah merampungkan rekruitmen pada 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pemilihan bupati/walikota tahun 2015.
 |
Webmail
