• English
  • Bahasa Indonesia

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan paradigma Bawaslu itu mencegah terjadinya pelanggaran sekuat-kuatnya, serta menindak pelanggaran tanpa keraguan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan Bawaslu memiliki Posko Aduan Kawal Hak Pilih. Masyarakat, jelas dia, bisa mengadu ke Bawaslu masing-masing domisili jika belum terdaftar menjadi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Bawaslu daerah dapat meningkatkan keterbukaan informasi ke publik.

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para kader pengawas partisipatif di Papua Barat untuk aktif mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan 2024.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap Bawaslu daerah dapat memberikan kemudahan bagi siapapun yang akan menyampaikan laporannya ke Bawaslu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 23 Februari 2015 - 07:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyatakan  posisi pengawas pemilu dinilai sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung,aman, bebas, rahasia, jujr dan adil. Sebab berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan pasca pemilu Legislatif dan Presiden 2014 lalu, hasilnya sebagian besar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada hasil pengawas pemilu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Sabtu, 14 Februari 2015 - 13:10 WIB

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap, jika nantinya Pemerintah dan DPR memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dalam revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Hal tersebut merupakan jalan alternatif, karena Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) nampaknya menolak untuk diberikan kewenangan tersebut.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 13 Februari 2015 - 19:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) kerap terganjal dan tersendat. Oleh karena itu, Bawaslu berharap agar DPR dan Pemerintah memberikan kewenangan penanganan pelanggaran pidana pemilu secara utuh kepada Bawaslu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 11 Februari 2015 - 15:17 WIB

Semarang, Bawaslu Jateng- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad bersilaturohmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (10/2) dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 11 Februari 2015 - 14:26 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sujito mengatakan bahwa pemilih belum sepenuhnya dijadikan subjek dalam proses Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong Bawaslu untuk terus memberikan ruang bagi pemilih, untuk menjadi kritis dan memiliki nilai moral dalam memilih.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 10 Februari 2015 - 21:24 WIB

Jambi, Badan Pengawas Pemilu – Prinsip utama seorang Pengawas Pemilu adalah integritas yang tinggi. Tidak hanya itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar dan menjadi sasaran utama untuk menjadi Penyelenggara Pemilu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 10 Februari 2015 - 21:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menargetkan laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan saat bertemu dengan seluruh  Kepala Sekretariat, operator SAKPA dan operator SIMAK-BMN Bawaslu Provinsi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (5/2).

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 5 Februari 2015 - 16:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro yakin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, tambahan kewenangan akan diberikan kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya dan memperkuat tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 4 Februari 2015 - 15:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang dilangsungkan dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu pemilu serentak 2019 tidak hanya pada tataran desain pemilu saja, namun proyeksi kedepan untuk menentukan bagaimana tingkatan praktiknya.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 4 Februari 2015 - 14:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 Bawaslu RI. Terhadap anggaran Bawaslu RI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang mendatang.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text