Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Kutai Timur, Badan Pengawas Pemilu - Bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2015 yang rencananya akan berlangsung di 269 daerah, tidak hanya sebatas penyediaan anggaran pilkada. Pemda juga siap memberikan bantuan kepada penyelenggara pemilu apabila terdapat berbagai permasalahan teknis dalam pelaksanaan tahapan pilkada.
Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas. Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menilai lewat proses pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, negara ingin menempatkan rakyat menjadi lebih berdaulat. Saat ini mulai dari presiden, anggota DPR, kepala daerah hingga kepala desa, dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi menurut Nasrullah rakyat hingga kini belum berdaulat dalam pemilihan, bahkan cenderung diperlakukan secara tidak manusiawi.
Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Semarak jelang pemilihan kepala daerah mulai terasa di sejumlah daerah dengan menjamurnya alat peraga dari para bakal calon kepala daerah. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Nasrullah mengingatkan agar upaya para bakal calon kepala daerah untuk mempopulerkan diri tersebut, tidak dilakukan dengan merusak lingkungan serta harus menjaga estetika kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekitar 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Selasa (26/5) sore. Kedatangan rombongan yang mengenakan jas almamater merah ini untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik kepemiluan di Indonesia.
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilu – Praktik politik uang dalam proses rekrutmen pemimpin seperti di pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) dinilai kian mengkhawatirkan. Cara curang dari peserta pilkada yang terkadang justru dinanti oleh para pemilih itu, dinilai merusak sendi demokrasi Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Permasalahan aktual dalam persiapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilangsungkan kurang dari tujuh bulan kedepan, dinilai bukan lagi berada pada aspek teknis melainkan politis. Kompleksitas politik, baik di tingkat nasional maupun daerah yang terjadi membuat situasi kurang kondusif dan berdampak pada psikologi daerah dalam mempersiapkan pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebab, tidak ada tahapan rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Musi Rawas, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu merupakan arena penyadaran hak politik masyarakat. Melalui kerja politik akan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Dalam prinsip pemilu hak pemilu itu melekat.
Padang Sidempuan, Bawaslu -- Badan Pengawas Pemilu meminta pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada awal bulan Desember 2015, memberikan dukungan pegawai sekretariat berlatar belakang ilmu hukum guna memperkuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat dalam menyelesaikan sengketa proses pilkada.
Tapanuli Selatan, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu praktik menyimpang dalam rekrutmen kepala daerah yang berpotensi melahirkan calon bermasalah adalah pengenaan "uang perahu" atau mahar yang mesti dipenuhi bakal calon agar diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Menjelang tahap pencalonan pilkada serentak 2015 yang akan dimulai beberapa bulan mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mencium adanya modus baru dalam praktik "uang perahu".
 |
