Webmail
Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan paradigma Bawaslu itu mencegah terjadinya pelanggaran sekuat-kuatnya, serta menindak pelanggaran tanpa keraguan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban beserta kewenangan dalam menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan tersebut perlunya pedoman standar atau Standard Operational Procedure (SOP).
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai termasuk dalam zona merah politik uang dalam Pilkada serentak 2015 lalu dan menjelang Pemilihan Gubernur tahun 2017. Hal itu dikatakan Arteria Dahlan, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja kunjungan masa reses DPR RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (21/3).
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI menegur KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat audiensi masa reses DPR RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (21/3) siang. Komisi II DPR RI menilai, anggota KPU Babel Lailan Cholidah menyampaikan laporan ‘asal bapak senang’ yang berbeda dengan laporan Bawaslu Babel terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 lalu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menghindari orang-orang yang memiliki latar belakang masalah.
Kendari, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati Muna di tiga tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), akan digelar 22 Maret mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menyarankan regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada segera tuntas. Pasalnya regulasi ini kerap menimbulkan benturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam kegiatan diskusi publik di Gedung Bawaslu, Jumat (18/3).
Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad, menilai Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari itngkatan pusat hingga ke daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Langsa, DPRK Aceh Utara, dan DPRK Pidie menyerahkan daftar usulan anggota Panwas pemilihan kabupaten/kota di tiga daerah setempat, Kamis (17/3).
Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron, memberikan beberapa masukan yang perlu diperhatikan oleh KPU pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Pilkada 2017.
Bali, Badan Pengawas Pemilu – Manajemen kepegawaian pada lembaga penyelenggara pemilu memiliki korelasi erat dengan dukungan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan, peningkatan kualitas dan kinerja kepegawaian Bawaslu khususnya di provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan penuh dan kerja sama aktif dari pemerintah daerah.
 |
