• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya melakukan evaluasi dalam pengawasan dana kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu daerah untuk mempersiapkan publikasi edukasi menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung akhir tahun ini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon 03.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 17 Oktober 2023 - 21:30 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan untuk memastikan Pemilu 2024 bersifat inklusi dengan tidak meninggalkan satu kelompok. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memandang inklusivitas Pemilu 2024 sangat penting dijadikan perhatian semua pihak untuk menekan maraknya politisasi identitas yang bisa melahirkan perpecahan sesama anak bangsa dalam hajatan demokrasi.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 17 Oktober 2023 - 17:30 WIB

Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan Pemilu 2024 mendatang berpotensi akan cukup kompleks kerawanannya sehingga perlu adanya konsolidasi bersama stakeholder. Hal ini dikemukakan Puadi dalam Dialog Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023).

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 15 Oktober 2023 - 08:13 WIB

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu di semua tingkatan, untuk rajin memitigasi kerawanan guna mengantisipasi pelanggaran pemilu. Lolly menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Kupang, Sabtu (14/10/2023).

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 12 Oktober 2023 - 20:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - menjelaskan upaya Bawaslu melakukan pencegahan terhadap hoaks informasi dalam isu kepemiluan. Salah satunya dengan membangun literasi digital. Yakni, Bawaslu membangun komunitas digital pengawas partisipatif bernama 'Jarimu Awasi Pemilu'.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 12 Oktober 2023 - 19:51 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, dan Platform Digital akan mengkaji sekaligus meningkatkan kualitas moderasi konten media sosial. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, moderasi konten harus dilakukan bersama seluruh stakeholder supaya minim adanya disinformasi Pemilu 2024.

Ditulis oleh : baguz pradana
pada : Kamis, 12 Oktober 2023 - 10:00 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty beri apresiasi desa Anti Politik Uang di Kelurahan Murti Gading dan kelurahan Terong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa tersebut diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Indonesia.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 11 Oktober 2023 - 16:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, menghadapi Pemilu 2024, bawaslu telah mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang terampil, berdedikasi dan berintegritas. Lalu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 11 Oktober 2023 - 15:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengantisipasi hoax dan disinformasi, Meta meluncurkan portal pelaporan konten untuk Bawaslu (baik di Facebook dan Instagram). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyambut baik langkah pencegahan bersama ini.

Ditulis oleh : baguz pradana
pada : Selasa, 10 Oktober 2023 - 21:30 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut provinsi tertinggi pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).

Kemudian lanjut Lolly, ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 10 Oktober 2023 - 17:18 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan terus menyosialisasikan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada 2024 kepada para abdi negara. Hal ini merupakan upaya menekan dari maraknya praktik ketidaknetralan (ASN) sekaligus bentuk pencegahan yang menjadi tugas Bawaslu. 
 

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PENAMBAHAN DI 27 (DUA PULUH TUJUH) PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi” dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelur

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text