• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk disiplin dalam melakukan input data pengawas ad hoc.

Kota Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kata dia, Pemilu atau pemilihan yang merupakan pesta demokrasi, merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk diskualifikasi pasangan calon (paslon) pada pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pada 146 pejabat administrator dan 14 PPPK. Ichsan meminta para terlantik menjaga kredibilitasnya sebagai pengawas pemilu.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Banten dalam memproses dugaan pelanggaran memahami kembali tentang hukum acara terutama peraturan Bawaslu (perbawaslu).

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 5 Maret 2024 - 13:25 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Tingkat Nasional telah selesai. Wilayah Taipei menjadi yang terakhir yang menyampaikan kejadian khusus yang terjadi selama Pemilu 2024 berlangsung di sana.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 3 Maret 2024 - 22:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari kelima rekapitulasi penghitungan suara luar negeri menyelesaikan rekapitulasi di 27 wilayah/ negara. Dalam salah satu rekapitulasi yang berjalan alot, Bawaslu meminta rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Frankfurt, Jerman dicatat dalam beberapa kejadian khusus.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meminta penjelasan dua kejadian khusus di Islamabad, Ibu Kota Negara Pakistan pada saat proses pungut hitung kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Hal itu terjadi dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/3/2023).

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 29 Februari 2024 - 23:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memutuskan Zulkifli Hasan (Zulhas) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal itu dibacakan ketua majelis sidang dalam sidang putusan nomor laporan: 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024 oleh pelapor Mirza Zulkarnaen.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 29 Februari 2024 - 23:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyampaikan uraian hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan surat suara metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan TPS di Dubai. Uraian hasil pengawasan tersebut berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dibuat pengawas TPS di sana.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 27 Februari 2024 - 21:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan. 
 
Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 27 Februari 2024 - 13:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sampai 25 Februari 2024, terdapat 3931 pengawas pemilu mengalami musibah. Terdiri dari 45 orang meninggal dunia, 179 kecelakaan, 358 rawat inap dan 3349 rawat jalan.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam penyerahan santunan jaminan sosial dan ketenagakerjaan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Selasa, (27/2/2024).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Minggu, 25 Februari 2024 - 22:04 WIB

Demak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Demak, untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh penyelenggara pemilu. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Minggu, 25 Februari 2024 - 13:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk salah satu daerah yang banyak melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dalam pantauan supervisi, dia melihat salah satu faktor ada kebingungan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam memperlakukan pemilih.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 25 Februari 2024 - 10:01 WIB

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengawasi pemungutan suara ulang di beberapa titik, mulai dari Kota Serang hingga Pandeglang Provinsi Banten. Dia menilai TPS yang melaksanakan PSU telah sesuai prosedur aturan yang berlaku.

"Saya sudah lihat dan pastikan, pelaksanaan PSU di beberapa TPS yang saya kunjungi, berlangsung sesuai prosedur yang ada," kata Bagja, Sabtu (24/2/2024).

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text