• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya melakukan evaluasi dalam pengawasan dana kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu daerah untuk mempersiapkan publikasi edukasi menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung akhir tahun ini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon 03.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 21 Oktober 2023 - 18:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak berniat mendapatkan penghasilan di luar ketentuan atau di luar undang-undang yang berlaku. Dia pun mengingatkan jajaran mawas diri dan mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan penyimpangan keuangan, yang akan membuat tidak nyaman dalam melakukan kinerja- kinerja pengawasan.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Sabtu, 21 Oktober 2023 - 18:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu akan mengawasi secara ketat netralitas dan independensi tim kesehatan yang memeriksa tiga pasangan Bakal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Hal ini menjadi tahapan untuk peryaratan ketiga calon, sebelum ditetapkannya Capres dan Cawapres pada 13 November mendatang.

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Sabtu, 21 Oktober 2023 - 18:14 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Tunas Indonesia Raya (Tidar) untuk mempelajari semua aturan pemilu. Mulai dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU hingga peraturan Bawaslu. Tujuannya agar terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar aturan.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Sabtu, 21 Oktober 2023 - 11:11 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Jajaran Pengawas Pemilihan Umum harus siap secara mental dan pengetahuan. Menurutnya kesiapan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghadapi perselisihan hasil di Pemilu 2024 di Mahmakah Konsitusi (MK).

Ditulis oleh : irwan
pada : Jumat, 20 Oktober 2023 - 23:50 WIB

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyebutkan jejak administrasi hasil putusan adjudikasi, formulir model A (Form A) pengaduan, sampai data musyawarah (mediasi) yang bersengketa harus tersimpan dengan rapi. Dia berpesan jangan sampai administrasi tidak ada jejaknya.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 20 Oktober 2023 - 13:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran dalam Pemilu atau Pemilihan 2023, termasuk jika melihat adanya politik uang. Hanya saja, kata Bagja, penindakan pelaku politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbatas hanya selama masa kampanye.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 19 Oktober 2023 - 22:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn Malonda menegaskan alasan seringnya komisioner (pimpinan) Bawaslu turun langsung menghadiri kegiatan sosialisasi pengawas partisipatif karena ingin mencari informasi langsung dari masyarakat. Hal ini menurutnya bisa menjadi bahan strategi Bawaslu dalam mengantisipasi kerawanan yang berpotensi muncul saat gelaran pemilu.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 19 Oktober 2023 - 16:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi proses tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaspol) presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Hadir lengkap lima pimpinan Bawaslu, yakni: Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 19 Oktober 2023 - 09:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu tengah menyiapkan model pelatihan saksi peserta pemilu sesuai amanat ketentuan Pasal 351 ayat 8 UU Pemilu Nomor Tahun 2017. Anggota Bawaslu Herwyn Malonda berpendapat, perlu adanya model pelatihan yang melibatkan kolaborasi banyak pihak.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Rabu, 18 Oktober 2023 - 15:02 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, kelembagaan Bawaslu divisi penyelesaian sengketa merupakan juru damai yang diberi mandat oleh negara untuk meminimalisir potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.

Halaman

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text