• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi pencocokan dan penelitian (Coklit) sejak 24 Juni-24 Juli 2024 untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur dan data pemilihnya akurat. Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik.

Purwakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpesan kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk membukukan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu 2024. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar buku tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda, media, dan mahasiswa mengambil peran dalam Pemilihan 2024.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak kelompok nelayan di Pangandaran, Jawa Barat untuk terlibat mengawasi bersama jalannya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Salah satu hal yang paling penting dilakukan bersama ialah tegas untuk menolak politik uang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di lingkungan AKN I tahun 2023.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 9 Januari 2024 - 16:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyanjung pemantau pemilu atas kerelawanannya mereka dalam ikut serta membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Totok juga menyebutkan bahwa mereka (pemantau pemilu)merupakan mitra taktis dan strategis Bawaslu. 
 
Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 8 Januari 2024 - 19:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu baik tahap pertama pada 13 September- 11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023- 14 Januari 2024 mendatang. anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan hasil pengawasan distribusi logistik pada tahap pertama di 514 kabupaten/kota.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 7 Januari 2024 - 18:42 WIB

Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Meski demikian, dia menyebutkan, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Sabtu, 30 Desember 2023 - 08:22 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady meminta 667 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat fungsional, dan pejabat struktural Bawaslu tahun anggaran 2022 yang baru dilantik untuk siap segera melakukan kerja-kerja pengawasan. Dia mengingatkan, saat ini Bawaslu sedang berfokus melakukan pengawasan logistik dan kampanye pemilu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 29 Desember 2023 - 14:53 WIB

Mataram, Badan Pengawas Pemilih Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menantang seluruh pengawas partisipatif pemilu berani melaporkan saat menemukan dugaan pelanggaran. Hanya saja, sebelum melaporkan, kata dia, para pengawas partisipatif harus memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Jumat, 29 Desember 2023 - 11:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pemantau dan pengawas pemilu harus berjalan seiringan untuk memastikan setiap langkah pemilu diawasi dan dijaga agar tetap berada pada jalur yang benar.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 29 Desember 2023 - 10:58 WIB

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Keluarga besar Bawaslu melakukan ibadah perayaan Natal 2023 dengan khidmat dan sederhana, sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap momentum Natal ini bisa dijadikan semangat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang penuh damai dan suka cita.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 28 Desember 2023 - 12:35 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara atau lebih awal dari waktu pemungutan suara Pemilu 2024 yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 28 Desember 2023 - 10:00 WIB

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh kegiatan yang ada di Bawaslu harus terukur. Baginya hal ini penting karena ketika suatu kegiatan itu terukur maka akan bisa dijadikan bahan evaluasi supaya ke depannya bisa lebih baik lagi.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 26 Desember 2023 - 22:40 WIB



Kapuas, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta warga desa Bungai Jaya, Kapuas, Kalimantan Tengah untuk menjadikan jajaran Bawaslu di segala tingkatan sebagai mitra dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu di tempat masing-masing.  

Halaman

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)   CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG II 

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018  tanggal  2  Desember  2018 tentang Hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar  (SKD) CPNS Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG I   

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/XII/2018  tanggal  2  Desember 2018  tentang  Hasil  Tes  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  CPNS  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut: 

PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K2630/D4062/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018

Sehubungan dengan hasil rapat Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018, perlu
dilaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap berkas pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscn.bkn.go.id, Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text