• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya melakukan evaluasi dalam pengawasan dana kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu daerah untuk mempersiapkan publikasi edukasi menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung akhir tahun ini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon 03.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 09:54 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak generasi muda dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terlibat ikut mengawasi Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya, dengan mengecek kebenaran setiap informasi yang diterima untuk mencegah hoaks.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 03:11 WIB

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tugas dan wewenang Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Menurutnya tugas Bawaslu mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 26 Oktober 2023 - 22:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) bekerja penuh tanggung jawab dalam menjaga pemilu berkualitas. Menurutnya kerja hasil Pemilu 2024 ditentukan mulai dari kerja saat ini.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 26 Oktober 2023 - 17:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan sejumlah titik rawan dan jenis pelanggaran yang sering kali terjadi dalam gelaran pemilu. Dia pun memberikan penjelasan mengenai norma pidana pemilu dengan berbagai kendala yang ada.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Kamis, 26 Oktober 2023 - 08:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu di Provinsi hingga Kabupaten/Kota meningkatkan kapasitas diri. Hal ini dirasa Herwyn perlu dilakukan untuk melakukan percepatan dalam efektivitas kinerja jajaran di daerah.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 25 Oktober 2023 - 12:30 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan sejumlah titik rawan dalam pemilu 2024. Diantaranya, politik uang, politisasi SARA, pelanggaran netralitas ASN, data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pungut hitung, hoaks, berita bohong, dan ujaran kebencian.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 25 Oktober 2023 - 10:00 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengapresiasi tersusunnya Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurutnya ini menjadi langkah baik untuk Bawaslu meningkatkan pengelolaan keuangan.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Rabu, 25 Oktober 2023 - 09:24 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengawasan Luar Negeri dalam Pemilu 2024, Selasa (24/10/2023) malam di Jakarta. Dalam rakornas tersebut, empat pimpinan Bawaslu memberikan arahan mengenai strategi pengawasan di luar negeri terhadap 183 orang Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) yang terbentuk dari 61 negara.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Rabu, 25 Oktober 2023 - 09:00 WIB

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak para mahasiswa untuk melawan praktik-praktik kejahatan terbesar dalam dunia pemilu. Kejahatan tersebut menurut dia adalah praktik politik uang serta pencurian suara, yang merupakan lawan utama seluruh warga negara yang punya hak pilih.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 24 Oktober 2023 - 20:46 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan kewenangan Bawaslu dalam penegakan dalam lingkup pengawasan yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran. Dia pun menyatakan, Bawaslu telah menyelesaikan sengketa proses pemilu hingga 29 Agustus 2023 sebanyak 72 permohonan dan menangani 390 dugaan pelanggaran sampai dengan 16 September 2023.

Halaman

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018

Sehubungan dengan hasil rapat Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018, perlu
dilaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap berkas pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscn.bkn.go.id, Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text