Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali menyelenggarakan ajang intelektual bergengsi bagi mahasiswa, yaitu Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025. Perhelatan bertajuk “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” ini disiapkan untuk menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperkuat demokrasi.
“(Kompetisi) debat ini adalah panggung bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan analisis, menyuarakan gagasan kritis, dan memahami tantangan nyata dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia,” ujar Anggota Bawaslu Puadi, di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi menegaskan, gelaran tahunan ini bukan sekadar kompetisi. Dia berharap dengan mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dapat belajar memahami prinsi penegakan hukum pemilu yang berintegritas.
“Ia (kompetisi debat) menjadi laboratorium pemikiran kritis, tempat mahasiswa belajar menganalisis fakta, merumuskan solusi, dan memahami prinsip penegakan hukum pemilu yang berintegritas,” tambah laki-laki yang baru meluncurkan buku karyanya itu.
Untuk itu, dia mendorong seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk terlibat dalam kompetisi itu. Puadi berharap, intelektual muda Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalurkan kreativitas dan wawasan hukum mereka.
Lebih lanjut, Bawaslu menyusun tahapan penyelenggaraan kompetisi debat itu. Bawaslu menyosialisasikan kompetisi pada tahapan Sosialisasi, yaitu 1 September hingga 5 Oktober 2025. Selanjutnya, tahapan Pendaftaran akan berlangsung pada 29 September hingga 11 Oktober 2025. Pendaftaran dilakukan secara daring oleh perguruan tinggi masing-masing melalui pengiriman artikel dan video presentasi debat. Bawaslu memastikan pendaftaran gratis.
Adapun, tahapan kompetisi Pelaksanaan Debat terbagi menjadi dua tahapan yang diselenggarakan pada 26 hingga 29 November 2025. Kedua tahapan itu adalah Tahap Eliminasi dan Tahap Nasional. Pada babak nasional, 24 perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia akan berlaga. Peserta berasal dari fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan fakultas syariah.
Mengenai topik debat, Puadi menjelaskan, para peserta akan mempertaruhkan argumen dalam sembilan mosi, yang mencakup isu-isu strategis, yaitu Penguatan kelembagaan Bawaslu Evaluasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dan Tanggapan terhadap kondisi faktual dari Putusan Mahkamah Konstitusi.
