Tekankan Kesadaran Bahaya Hoaks, Fritz Harap Makin Banyak Pendidikan Literasi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan media sosial (medsos) bukan lagi sebagai media alternatif melainkan media utama dalam penunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dia mengajak adanya pengembangan kesadaran bersama terhadap medsos (social media awareness) terhadap bahaya hoaks atau penyebaran disinformasi.  

 

“Dalam proses pemilu atau pilkada sebagai proses pergantian kekuasaan banyak pihak mempergunakan kesempatan itu (hoaks). Bawaslu sebagai pengawas pemilu sejak Pemilu 2019 sudah mulai berfokus melakukan pengawasan di medsos terhadap hoaks,” katanya dalam ‘Webinar Australia Awards: Youth Active Participation in Democracy through Digital Media', Sabtu (15/1/2022) sore.

 

Dia menuturkan saat ini Bawaslu mendesain proses penanganan hoaks. Tahap pertama, ungkapnya, menentukan apakah  informasi tersebut termasuk hoaks. Kemudian tahap kedua, lanjut dia, melakukan koordinasi kelembagaan yang berlanjut tahap penindakan bagi pembuat atau penyebar disinformasi. 

 

“Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai platform medsos seperti facebook atau youtube, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan kepolisian.  Tetap hal ini tak melupakan upaya mendidik agar sadar medsos,” jelasnya.

 

Walau masa kampanye pemilu terbilang pendek dengan kurun waktu 21 hari, Fritz menyatakan, ada peningkatan hoaks secara signifikan dari pengguna medsos yang mencapai 57% persen dari jumlah penduduk Indonesia.  Menurutnya, ada berbagai pihak yang memanfaatkan penyebaran disinformasi demi kepentingan politik.

 

“Misalnya dari hasil sistem pengawasan akun pembuat dan penyebar hoaks, ada namanya coordinated entry behavior jadi dari satu akun lalu disebar ke 200 akun, kemudian dari 200 akun tersebut disebarkan kembali ke ratusan akun lainnya. Jadi ada penyebaran yang tak generik. Karena itu, sejak 2017 Bawaslu sudah mulai berfokus melakukan pengawasan di medsos,” imbuh peraih gelar doktor hukum dari University of New South Wales, Australia ini.

 

Dalam era demokrasi dewasa ini, Fritz menunjuk adanya kebebasan berekspresi, namun dibatasi agar tak mengganggu hak atau kepentingan yang lainnya. “Saya berharap semoga semakin banyak komunitas yang melakukan pendidikan literasi digital. Kaum muda tidak mudah menyebar hoaks dan berani untuk menyebarkan disinformasi karena ada konsekuensi pidana,” sebutnya.

 

Dalam kesempatan yang sama Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo, Septriana Tangkary menambahkan penyebar hoaks bisa terkena ancaman pidana dengan bukti rekam jejak digital yang sudah bisa ditelusuri. 

 

“Ada rekam jejak digital yang bisa mengetahui bisa dicari, disalin, dan diikuti orang lain. Apa pun yang dibagi meskipun sudah dihapus masih tetap meninggalkan jejak digital. Kominfo juga punya mesin AIS (mesin crawling konten negatif di internet) sejak 2018 dengan teknologi artificial intelligence yang bisa mendeteksi," kata Septriana

 

"Jadi, kita kita harus berhati-hati atas penyebaran hoaks sebagai pemecah belah yang saat ini paling banyak adalah hoaks politik sebesar 67,2% dari jumlah pengguna internet,” tambahnya.

 

Dalam acara hasil kerja sama antara Bawaslu Provinsi Banten, Australia Award, dan Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan ini hadir pula sebagai narasumber lainnya, yakni jurnalis senior peraih Australia Awards Awardee, Rory Asyari dan Zemy Prabowo selaku Content Creator.

 

Editor : Reyn Gloria