Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menerangkan, Bawaslu sedang menyusun kebijakan yang mengatur tentang perencanaan sekaligus pengaturan integrasi data dan informasi (datin).
“Integrasi data ditujukan untuk mempercepat tercapainya visi Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas,” katanya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tata Kelola Data dan Informasi via daring yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, (30/9/2021).
Pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, 27 November 1976 ini menilai, pengelolaan datin terintergrasi bertujuan untuk tercapainya akurasi dan validasi data dan informasi. Hal ini penting dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan program yang akan dilakukan.
“Selain itu, pengelolaan data informasi yang dilakukan secara optimal dan terintegrasi juga diperlukan untuk mewujudkan pelayanan prima serta membangun citra positif institusi,” ungkapnya.
Dikatakan Fritz, integrasi datin dimulai sejak 2018 Bawaslu membuat sistem integrasi data Bawaslu RI dan Bawaslu seluruh Indonesia untuk ditempatkan dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
“Kami telah membuat rencana kerja integrasi datin. Seperti penggunaan email Bawaslu, tanda tangan digital integrasi, aplikasi penyusunan peraturan terkait integrasi datin,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Sulastio menuturkan, sekitar 90 persen pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu secara online. Pada era digital dan kondisi pandemi Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota diharapkan dapat menyediakan pelayanan secara online.
“Manfaat yang didapat Bawaslu RI dari pengelolaan Informasi secara digital tingkat kepercayaan publik yang meningkat ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah pengakses informasi di Bawaslu,” terangnya.
Selain itu, sambungnya, cakupan pemberitaan dan publikasi Bawaslu semakin meningkat. Bawaslu menjadi lembaga non-struktural yang masuk dalam kategori informatif tiga tahun bertutut – turut, yaitu pada 2018, 2019, dan 2020.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
