Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan secara rinci Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan menekankan lima isu strategis. Menurutnya, ke depan, Bawaslu akan membuat turunan IKP bersifat tematik.
Dia menjelaskan, isu strategis kerawanan pemilu yang pertama yaitu netralitas penyelenggara pemilu. “Polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya tentu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas pelaksanaan tahapan pemilu ke depan,” katanya dalam acara Webinar Sosialisasi IKP oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (27/12/2022).
Kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru. “Kami memberikan perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan pemilu di provinsi baru yaitu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Terutama pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi baru tersebut," tuturnya.
Hanya saja, lanjut dia, dikarenakan saat ini kondisinya sulit untuk membentuk (Bawaslu provinsi) baru, maka Bawaslu memberikan mandat atau pelimpahan tugas kepada Bawaslu Papua dan Bawaslu Papua Barat untuk melakukan pengawasan di provinsi tersebut.
Isu ketiga, menurut Lolly potensi polarisasi masyarakat. “Kami juga memberikan perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kekondusifan dalam setiap tahapan pemilu,” ungkap dia.
Keempat, mitigasi dampak penggunaan media sosial.“Penting bagi kita semua untuk mengantisipasi penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan. Hal ini penting supaya (penggunaan media sosial dan media digital) konstruktif dan tetap positif terhadap konteks pemilu dan pemilihan,” tegasnya.
Kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih. “Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan. Ini juga menjadi sorotan/perhatian serius bagi kami,” jelasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, ke depannya, Bawaslu akan membuat turunan indeks kerawanan yang sifatnya tematik.
“Kami akan membentuk dan menurunkan indeks kerawanan yang sifatnya tematik berdasarkan tahapan-tahapan krusial yang akan berjalan ke depan. Misalnya, soal media sosial. Kami akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu terkait media sosial. Atau soal politisasi SARA. Kami akan membuat Indeks Kerawanan Pemilu tentang politisasi SARA,” pungkasnya.
Perlu diketahui, webinar ini diselenggarakan oleh Kemendagri sebagai respon bentuk dukungan atas diluncurkannya IKP oleh Bawaslu pada 17 Desember lalu. Webinar ini diikuti sekitar 700 peserta dalam jaringan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kabupaten/kota se-Indonesia.
“Webinar ini sebagai bentuk konkret Kemendagri untuk saling bergandeng tangan dengan kementerian terkait, pemangku kepentingan terkait, dan pemerintah daerah untuk suksesnya Pemilu 2024. Webinar ini sebagai respon dari IKP yg di-‘launching’ oleh Bawaslu beberapa waktu lalu,” jelas Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Ilham Thoriq
 |
 |
Webmail
