Ditulis oleh Jaa Pradana pada Selasa, 21 Juni 2022 - 14:24 WIB
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menerima perwakilan Masyarakat Anti-fitnah Indonesia (Mafindo) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk bersinergi melawan hoaks dalam Pemilu 2024 mendatang. (Foto : Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, Masyarakat Anti-fitnah Indonesia (Mafindo) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sepakat bersinergi melawan hoaks dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Pasalnya, Bawaslu melihat hoaks dalam gelaran pesta demokrasi ke depan diprediksi akan lebih marak, maka dibutuhkan sinergi antar-lembaga untuk memeranginya.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai Mafindo dan Perludem mempunyai visi dan semangat yang tinggi dalam memerangi disinformasi. Baginya ini sejalan dengan lembaga pengawas pemilu yang menjamin terciptanya keadilan pemilu.
"Kami (Bawaslu) menyambut baik karena visi kita sama. Perlu ada langkah-langkah strategis MoU atau kerja sama dengan Mafindo dan Perludem," ujarnya saat menerima audiensi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Lolly menjelaskan Bawaslu mempunyai dua ranah dalam memerangi hoaks. Pertama, dia menyebutkan meningkatkan literasi publik karena pemilih milenial mencapai 60 persen, terlebih tantangan hoaks diprediksi akan sangat banyak.
"Makanya kita harus menciptakan banyak orang untuk melawan hoaks. Salah satunya membangun kesadaran publik untuk report (melaporkan ke platform). Jadi kalau ada konten yang merugikan harus berani report," papar perempuan asal Cianjur, Jawa Barat itu.
"Salah satu target digital literasi kepemiluan kita itu target besarnya, publik aware (menyadari) untuk report (melaporkan) terhadap konten yang merugikan," imbuh Lolly.
Yang kedua, lanjutnya, Bawaslu tengah mengevaluasi serta memperbaharui kerja sama yang telah dilakukan. Evaluasi bisa dilakukanapabila ada hal-hal substansi yang memang harus dilakukan.
Sebelumnya, Mahardhika selaku perwakilan Perludem menyampaikan gagasan pembentukan working group forum multipihak penanganan disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih. Sedangkan Rini dari Mafindo menyampaikan mengenai pembuatan pusat-pusat penanganan hoaks.
"Metode yang dilakukan bukan hanya membongkar hoaks, namun melakukan edukasi, dan pelaporan hoaks yang mudah di setiap daerah," kata Rini.
Webmail
