Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro meminta jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang tidak mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 untuk belajar mengelola keuangan yang baik bersama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Sebab, kegiatan mereka tidak sepadat Bawaslu kabupaten/kota yang mengawasi Pilkada Serentak 2020.
"Mohon dizinkan perwakilan BPKP untuk ajari tata kelola keuangan yang baik kepada jajaran kami," ucap Gunawan saat membuka Rapat Koordinasi dan Pembahasan Hasil Review BPKP Kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Denpasar, Kamis (11/7/2019) malam.
Baca juga: Sekjen Bawaslu Dukung Tim Pemeriksa Tematik Pemilu dari BPK
Dikatakan Gunawan, hal itu bertujuan Bawaslu kabupaten/kota bisa memahami tata cara menglola keuangan yang baik. Sehingga kemampuan dan ketepatan dalam melaporkan penggunaan uang negara juga lebih baik
"Kalau BPKP berkenan lalu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bisa bantu kami, maka akan lebih baik lagi. Supaya Bawaslu menjadi lembaga dengan prinsip good government," harapnya.
Menurutnya, Bawaslu mendapat kemudahan memperbaiki budaya pengelolaan keuangan negara, meski usia Bawaslu belum lama. "Bawaslu lembaga baru. Saya yakin punya kesempatan untuk letakkan pondasi keuangan negara menjadi lebih baik," tandasnya.
Baca juga: Fritz: TSM Bukan Kompetensi Absolut MA
Gunawan menambahkan, keberhasilan Bawaslu mengawasi Pemilu 2019 harus dibarengi dengan keberhasilan melaporkan penggunaan uang negara. Sebab tugas Bawaslu tidak hanya mengawasi pemilu saja, melainkan harus bisa menggunakan uang negara sebaik-baiknya.
"Saya punga komitmen laporan pertanggungjawaban harus baik dan benar. Kalau masih ada yang salah atau belum benar, mari perbaiki bersama!," serunya.
Perlu diketahui, kegiatan ini dihadiri seluruh jajaran Bawaslu se-Indonesia yang dimulai Kamis (11/7/2019) hingga Sabtu (13/7/2019).
Editor: Ranap Tumpal HS
 |
 |
Webmail
