Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menekankan beratnya biaya Pilkada Serentak 2020 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 270 daerah. Gunawan melihat perlu ada pandangan yang luas terkait beban anggaran pilkada untuk selanjutnya dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, jika dilihat porsi pilkada dalam anggaran pemerintah daerah (pemda) terkesan tidak tepat. "Harapan saya 2024 nanti pilkada serentak dibebankan bukan APBD, tapi APBN. Mari kita dorong DPR dan pemerintah agar tidak lagi membebankan APBD," tutur Gunawan dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 1094/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 di Surabaya, Senin (23/9/2019) malam.
Tidak hanya itu, dia pun mengingatkan agar Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak mengusulkan anggaran Pilkada 2020 dengan berlebihan.
Standar biaya pilkada, lanjutnya, sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu yang dibahas bersama Kemendagri. Sehingga, hal tersebut dapat dijadikan dasar pembahasan dalam menyusun anggaran agar memiliki proporsi yang pas.
"Saya selalu mengatakan di gelombang 1 dan 2 saya tidak suka kalau Bawaslu mengusulkan anggarannya berlebihan. Jangan neko-neko, usulkan anggaran yang cukup dan sesuai standar," tegas pria kelahiran Banjarnegara ini.
Gunawan pun berharap pada 1 Oktober 2019, minimal 70 persen daerah sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, anggaran yang dibutuhkan Bawaslu pada 2019 sebagai persiapan tidaklah besar seperti sosialisasi, pembentukan panitia seleksi panwascam serta pelantikannya dan terakhir untuk bimtek.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
