Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus melakukan upaya peningkatan pengembangan reformasi birokrasi dan zona integritas. Karena itu, sebanyak 17 Bawaslu Provinsi diundang dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Bawaslu untuk gelombang kedua setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta. Tahun ini, ada 21 unit kerja di daerah yang diusulkan sebagai zona integritas
Deputi Dukungan Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar menyatakan sejauh ini hasil penilaian reformasi birokrasi Bawaslu mengalami peningkatan setiap tahun. Dia menunjuk tahun 2020 Bawaslu mendapat penilaian sebesar 67,99%. Angka ini menurutnya mengalami peningkatan dari hasil penilaian tahun sebelumnya, yakni 2019 memperioleh 63,73%, 2018 mendapatkan nilai 62,49%, 2017 sebanyak 63,25%, dan 2016 hanya memperoleh 62,64%.
“Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah,” katanya di Bali, Senin (22/11/2021).
Dalam memperkuat reformasi birokrasi, lanjut dia, Bawaslu melakukan delapan komponen area perubahan. “Delapan itu meliputi manajemen perubahan, kedua penataan peraturan perundang-undangan, ketiga penataan dan penguatan organisasi. Kemudian, penataan tata laksana seperti e-government atau keterbukaan informasi public, kelima berupa penataan sIstem manajemen SDM (sumber daya manusia). Keenam adalah penguatan akuntabilitas, ketujuh penguatan pengawasan, dan kedelapan berupa peningkatan kualitas pelayanan public,” jelas dia.
Ferdinand pun menyampaikan implementasi zona integritas Bawaslu. Pada 2021 ada 21 unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas. “Terbagi dalam 13 Bawaslu Provinsi dan sisanya adalah Bawaslu Kabupaten/Kota,” tutur dia.
Inspektur Utama (Irtama) Bawaslu Ichsan Fuadi menambahkan, pengawasan dalam pengelolaan keuangan terus diperkuat. Berbagai upaya baginya dilakukan dalam melakukan upaya penggunaan anggaran secara transparan. “Yang perlu dipersiapkan oleh pengelola keuangan oleh teman-teman di daerah adalah bukti-bukti. Ini akan berguna seandainya ada temuan baik dari BPK, BPKP, atau dari inspektorat Bawaslu RI sendiri,” katanya di hadapan perwakilan dari 17 Bawaslu Provinsi yang terdiri dari para kepala sekretariat.
Dalam acara ini pula diadakan pelatihan dan diskusi secara bergulir. Salah satu narasumber: Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Tri Handoyo menjelaskan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan manajemen risiko. “Bicara pemilu, timing (waktu) merupakan bagian penting. SIPP itu bukan barang baru dan bukan hanya di inspektorat. Jadi perlu dipersiapkan dengan baik,” serunya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro saat menutup acara ini berharap berbagai pelatihan dan diskusi dalam acara ini bisa menambah pengetahuan pengelolaan keuangan dan reformasi birokrasi secara akuntabel. “Bawaslu sudah baik, tetapi kita harus bisa lebih baik lagi,” tutupnya.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Ranap THS
 |
 |
Webmail
